BERITAKALTIM.CO-Upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang jaminan kesehatan kini tak hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga lewat pendekatan keagamaan. BPJS Kesehatan menggandeng para dai dan tokoh agama dalam kegiatan bertajuk Transformasi Awareness Bersama Insan Dakwah JKN (Tasbih JKN) yang digelar di Hotel Jatra Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan ini menjadi ruang kolaborasi antara lembaga negara dan tokoh agama untuk menyampaikan pentingnya kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, C. Falah Rakhmatiana, menegaskan bahwa pendekatan berbasis dakwah dipilih karena memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat.
“Bukan sekadar forum, tetapi upaya bersama menghadirkan perlindungan kesehatan yang memberi rasa aman dan tenang bagi masyarakat,” ujarnya.
Balikpapan dipilih sebagai lokasi karena perannya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Program ini juga merupakan bagian dari implementasi di empat wilayah prioritas nasional, yakni Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur.
Dalam pemaparannya, Falah menekankan bahwa risiko sakit tidak dapat diprediksi, baik dari segi waktu maupun biaya. Ia menyebut, rata-rata biaya rawat inap selama tiga hari bisa mencapai sekitar Rp6 juta, sementara konsultasi dokter umum sekitar Rp200 ribu per kunjungan.
“Sakit itu tidak ada dalam kalender. Dengan prinsip gotong royong atau risk sharing, beban biaya bisa ditanggung bersama,” jelasnya.
Melalui skema JKN, pemerintah juga menanggung iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari kelompok kurang mampu. Saat ini, jumlahnya mencapai sekitar 96,8 juta jiwa dengan dukungan anggaran sekitar Rp50 triliun dari APBN.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Syariah BPJS Kesehatan, KH. Bukhori Muslim, memastikan bahwa program JKN telah sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana difatwakan MUI sejak 2017.
“Mulai dari akad hingga pengelolaan, insyaallah sudah sesuai syariah. Penolakan yang ada biasanya karena belum paham,” ujarnya.
Ia menilai, peran tokoh agama sangat strategis untuk menjembatani pemahaman tersebut. Ketika masyarakat mendapatkan penjelasan dari figur yang mereka percaya, penerimaan terhadap program akan lebih mudah terbentuk.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan dr. Herman Dinata Mihardja, Ketua MUI Balikpapan Akhmad Bustomi, serta Ketua Tanfidziah PCNU Balikpapan KH Muslikh Umar bersama para dai dan pengurus MUI setempat.
Melalui Tasbih JKN, BPJS Kesehatan berharap mimbar-mimbar keagamaan dapat menjadi saluran efektif untuk menyampaikan pesan bahwa jaminan kesehatan bukan sekadar program pemerintah, melainkan bentuk gotong royong nasional demi perlindungan bersama.
NIKEN | WONG
Comments are closed.