BERITAKALTIM.CO – Wacana “GratisPol” atau Pendidikan Gratis Total yang digaungkan dalam masa kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, kini menjadi perbincangan publik. Pasalnya, program ini dinilai tidak sepenuhnya terealisasi sebagaimana dijanjikan.
Namun, menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, ini bukan soal ingkar janji, melainkan soal realitas fiskal dan keterbatasan regulasi.
“Kalau ada yang berpendapat bahwa GratisPol itu tidak full, ya bisa jadi memang benar. Tapi itu bukan berarti programnya batal. GratisPol itu adalah janji kampanye yang kini kita sesuaikan dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Sarkowi saat ditemui di gedung E DPRD Kaltim, Rabu (9/7/2025).
Menurut Sarkowi, sejak awal program GratisPol dibangun di atas semangat politik untuk memberikan akses pendidikan tinggi secara luas.
Namun dalam implementasinya, berbagai hambatan muncul. Mulai dari keterbatasan fiskal, hingga ketidaksesuaian nomenklatur dengan regulasi pusat.
“Istilah GratisPol itu tidak dikenal dalam regulasi formal. Pendidikan tinggi adalah wewenang pemerintah pusat. Kalimantan Timur bukan daerah dengan otonomi khusus seperti Papua, yang punya dasar hukum khusus untuk program seperti ini,” ujarnya.
Alih-alih “GratisPol”, Pemerintah Provinsi Kaltim kini mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Pendidikan Tinggi, yang menjadi bentuk konkret dari janji tersebut.
Formatnya bukan pembebasan biaya total, tetapi bantuan bersyarat dengan batasan nominal sesuai kondisi keuangan.
“Jadi dari GratisPol menjadi Pergub Bantuan Pendidikan. Ini kompromi antara janji politik dan aturan hukum. Tentu saja, bantuan ini tetap penting untuk meringankan beban mahasiswa, meski tidak seratus persen gratis,” kata politisi dari Partai Golkar itu.
Sarkowi menyebutkan, bantuan yang diberikan juga dibatasi dengan plafon, antara Rp5 juta hingga Rp7 juta per mahasiswa. Artinya, mahasiswa tidak ditanggung penuh, terlebih pada jurusan dengan biaya tinggi seperti kedokteran.
“Pendidikan dokter itu mahal. Kalau mau benar-benar gratis semua, uang kita nggak akan cukup. Di situlah mengapa kita pakai batas atas. Kalau tidak, berapa orang yang bisa dibiayai? Pasti tidak akan merata,” katanya.
Sarkowi juga menyoroti kondisi fiskal Kalimantan Timur yang tidak stabil. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir dari Rp22 triliun, turun ke Rp20 triliun, dan pada tahun 2026 hanya sekitar Rp18 triliun.
“Kita ini menghadapi banyak tantangan. Jalan-jalan rusak, sekolah masih banyak yang belum layak, rumah sakit masih kekurangan dokter. Kalau semua uang dihabiskan untuk pendidikan tinggi, yang sebetulnya bukan kewenangan provinsi, lalu yang lain mau dikasih apa?” tandasnya.
Program ini sebenarnya baru dijadwalkan untuk mulai berjalan penuh pada 2026, sesuai tahapan APBD. Namun karena adanya Instruksi Presiden dan dinamika politik nasional, sebagian dana pendidikan dialihkan lebih awal dan program bantuan pendidikan ini sudah dimulai sejak tahun 2025.
“Justru kita lebih cepat dari jadwal. Tapi memang tidak bisa maksimal. Kita lakukan dulu yang bisa, nanti kita evaluasi sambil berjalan,” kata Sarkowi.
Ia juga menyatakan bahwa DPRD Kaltim akan membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan program ini ke depan.
Menurut Sarkowi, DPRD Kaltim tengah mengkaji kemungkinan program ini masuk dalam Peraturan Daerah (Perda), melalui Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang dibahas.
“Kalau nanti substansinya disetujui pemprov kaltim, program bantuan pendidikan tinggi ini bisa diatur dalam Perda. Tapi tentu kita lihat dulu hasil pembahasan pansus dan tanggapan eksekutif,” katanya.
Ia menekankan, bahwa pemerintah provinsi selama ini sesungguhnya hanya membantu, bukan bertanggung jawab penuh dalam pembiayaan pendidikan tinggi.
“Indikator kinerja utama kita di provinsi itu ada di SMA dan SMK. Kalau ada bantuan ke pendidikan tinggi, itu sebenarnya bentuk keberpihakan, bukan kewajiban. Kita bantu sebisanya, semampunya,” Pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.