BERITAKALTIM.CO- Kota Balikpapan dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Evaluasi Pendataan Pembangunan Perumahan untuk tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Kegiatan strategis ini digelar dalam rangka menindaklanjuti implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 03.HK/KPTS/MN/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.104849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan perumahan bersifat akurat, terpadu, dan dapat diandalkan. Akurasi data dinilai sebagai fondasi utama agar pembangunan perumahan berjalan efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo mengatakan Balikpapan hadapi lonjakan kebutuhan hunian.
Kota Balikpapan kini berada di titik krusial dalam pengembangan kawasan permukiman, mengingat posisinya yang strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemerintah Kota Balikpapan memperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang signifikan, bahkan bisa melebihi satu juta jiwa, seiring dengan tahapan pemindahan IKN,” katanya dihadapan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP RI, Imran, pada pembukaan Rapat Koordinasi, di Auditorium Balai Kota, pada hari Rabu, 23 Juli 2025.
Kondisi ini mendorong percepatan pembangunan hunian, terutama hunian vertikal serta peningkatan infrastruktur penunjang kota. Namun demikian, Balikpapan dihadapkan pada kebutuhan perumahan yang sangat tinggi diperkirakan mencapai 25.000 unit per tahun yang terkendala oleh keterbatasan lahan.
“Hanya sekitar 20 persen lahan yang tersedia untuk pengembangan permukiman, sisanya terbatas karena peruntukan tata ruang dan kondisi geografis. Ini membuat harga tanah melonjak dan tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap seorang pejabat terkait.
Program rumah subsidi menjadi harapan utama masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu membeli rumah komersial. Di Balikpapan, harga rumah subsidi saat ini berkisar Rp180 juta per unit. Meski demikian, realisasi program ini masih harus menghadapi tantangan serius dalam hal keterbatasan lahan dan tingginya biaya produksi akibat harga tanah yang tidak stabil.
“Pemerintah mulai mendorong alternatif berupa pembangunan hunian vertikal sebagai solusi jangka panjang. Penataan kawasan perkotaan secara terarah juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan pada lahan dan mencegah meluasnya kawasan kumuh,” ujar Bagus.
Masalah backlog atau kekurangan rumah di Kota Balikpapan menjadi salah satu sorotan dalam rakor ini. Hingga tahun 2024, backlog kepemilikan rumah tercatat sebanyak 85.502 unit. Sementara itu, berdasarkan data terakhir, jumlah hunian eksisting di Balikpapan mencapai 215.024 unit yang tersebar di enam kecamatan.
Hingga Juli 2025, terdapat delapan kawasan perumahan baru yang sedang dalam proses perizinan site plan. Namun, untuk mengejar kekurangan yang ada, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat.
Selain backlog, Balikpapan juga masih menghadapi persoalan kawasan kumuh yang belum tertangani sepenuhnya. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Di sisi lain, tingkat penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang ke pemerintah juga masih tergolong rendah.
Pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengembang dan lembaga pembiayaan, dapat terus terlibat aktif dalam mewujudkan perumahan yang layak, sehat, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat.
Adanya rapat koordinasi ini, diharapkan tidak hanya menghasilkan data yang lebih presisi, tetapi juga strategi bersama yang mampu menjawab tantangan pembangunan perumahan di tengah dinamika pembangunan Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia. #
Reporter: Niken | Editor: Wong
Comments are closed.