BERITAKALTIM.CO- Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi salah satu pondasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih berjalan lambat di Balikpapan. Dari total 68 target Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 10 yang terealisasi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menilai capaian ini harus segera dipercepat. Pasalnya, sebanyak 58 SPPG lainnya masih berstatus persiapan.
“Perkembangannya sangat lambat. Saya minta dibentuk tim khusus untuk mempercepat proses ini. Kalau targetnya Oktober harus selesai, maka tahapannya harus dipercepat. Apalagi banyak yang sifatnya relokasi, bukan bangun baru,” tegas Yahya, usai pertemuan dengan pemerintah kota dalam pelaksanaan MBG di Balikpapan, pada hari Kamis, 18 September 2025, di Auditorium Balai Kota Balikpapan.
Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah verifikator yang membuat proses realisasi semakin tersendat. DPR, kata dia, akan mengusulkan penambahan verifikator agar percepatan bisa terwujud.
“Kalau sistemnya sederhana dan verifikatornya ditambah, proses bisa lebih cepat. DPR akan mengawal hal ini,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, mengakui bahwa percepatan realisasi SPPG memang menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia mengapresiasi kunjungan Komisi IX DPR RI yang memberi perhatian pada akselerasi program MBG.
“Balikpapan baru tercatat 10 SPPG, masih ada 58 yang harus segera diwujudkan. Program ini sudah memberi manfaat bagi 31 ribu anak, dan kita ingin jumlahnya terus bertambah. Untuk itu kami sedang menyusun Satgas MBG agar koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG bisa lebih cepat,” jelas Bagus.
Ia menyebut, anggaran nasional untuk MBG mencapai Rp 71 triliun, namun baru 22% yang terserap. Targetnya seluruh anggaran harus selesai pada akhir Desember 2025.
“Ini PR besar. Karena itu kami di daerah siap mengawal percepatan agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan anak-anak Balikpapan,” tegasnya. #
Reporter: Niken | Editor: Wong
Comments are closed.