BERITAKALTIM.CO-Bukan hanya soal kemacetan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai kondisi di sekitar Pelabuhan Semayang, mencerminkan perlunya penataan ulang kawasan pelabuhan secara menyeluruh.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengatakan bahwa permasalahan di area pelabuhan tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan harus menjadi bagian dari strategi besar penataan kawasan transportasi dan logistik kota.
Menurut Yusri, kemacetan yang terus berulang setiap kali kapal sandar hanyalah dampak dari persoalan yang lebih mendasar, tidak adanya sistem pengaturan terpadu antara aktivitas pelabuhan, lalu lintas kota, dan proyek infrastruktur di sekitar area tersebut.
“Masalah ini bukan sekadar kemacetan, tapi soal tata kelola kawasan pelabuhan yang belum terintegrasi. Ada aktivitas bongkar muat, proyek drainase, hingga parkir kendaraan yang tidak tertib. Semua berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat,” ujarnya, di Kantor DPRD Balikpapan, pada hari Selasa, (21/10/2025).
Yusri menyebut, pelabuhan seharusnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk mengatur arus kendaraan, terutama saat terjadi lonjakan penumpang dan barang. Tanpa itu, setiap aktivitas di area pelabuhan akan selalu menimbulkan dampak ke lalu lintas kota.
“Kawasan pelabuhan adalah titik vital. Kalau di sana macet, dampaknya merembet ke jalan utama kota. Karena itu, harus ada sistem pengaturan yang konsisten dan tegas,” tegasnya.
Komisi III DPRD Balikpapan berencana memfasilitasi pertemuan lintas instansi seperti Pelindo, Dinas Perhubungan (Dishub), dan kepolisian pelabuhan untuk menyusun skema pengelolaan kawasan pelabuhan yang lebih tertata. Koordinasi juga diharapkan melibatkan pemerintah pusat, mengingat area pelabuhan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
“Pemerintah pusat memang punya kewenangan utama di pelabuhan, tapi daerah tidak boleh pasif. Kita harus berkolaborasi agar pengaturan di lapangan lebih efektif,” katanya.
Lebih jauh, Yusri menilai kawasan Pelabuhan Semayang perlu diarahkan menjadi zona logistik dan transportasi yang tertib dan modern, sejalan dengan visi pembangunan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pelabuhan adalah pintu gerbang kota. Kalau tidak tertata, kesan pertama pengunjung juga jadi kurang baik. Ini bukan hanya soal lalu lintas, tapi citra dan kesiapan Balikpapan sebagai kota maju,” ujarnya.
Ia berharap perbaikan sistem, penegakan aturan, dan penataan infrastruktur di kawasan pelabuhan segera dilakukan agar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.
“Penataan kawasan pelabuhan ini harus jadi prioritas. Dengan koordinasi yang kuat dan sistem yang terintegrasi, Balikpapan bisa punya pelabuhan yang aman, tertib, dan representatif bagi kota modern,” pungkas Yusri.
NIKEN | WONG | adv
Comments are closed.