BERITAKALTIM.CO-Fraksi PKS–PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai bahwa penataan kawasan pergudangan di Kota Balikpapan, tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung basis data digital yang akurat dan sistem pengawasan lintas sektor yang terintegrasi.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PKS–PPP, Japar Sidik, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Senin (27/10/2025), saat memberikan pandangan terhadap nota penjelasan Wali Kota mengenai dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sedang dibahas, yakni Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG).
Menurut Japar, penyusunan Raperda Penataan Gudang merupakan momentum penting bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk menata aktivitas logistik secara lebih efisien dan berkelanjutan. Ia menegaskan, regulasi baru ini harus berbasis data spasial dan informasi terkini mengenai lokasi, kapasitas, serta izin usaha gudang yang beroperasi.
“Selama ini kita belum punya data yang benar-benar valid soal jumlah dan lokasi gudang. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih izin, pelanggaran tata ruang, bahkan kemacetan akibat aktivitas distribusi yang tidak terkendali,” ujar Japar.
Fraksi PKS–PPP menilai, sistem pendataan digital akan membantu pemerintah menertibkan gudang-gudang yang berada di luar zona industri, sekaligus mengurangi potensi kecelakaan akibat lalu lintas kendaraan berat di kawasan padat penduduk.
“Pengawasan harus melibatkan Dinas Perhubungan, DPMPTSP, dan perangkat daerah lain secara terintegrasi. Kalau tidak, perda ini hanya jadi dokumen administratif tanpa dampak nyata di lapangan,” tambahnya.
Selain menyoroti aspek teknis dan tata ruang, Japar juga menegaskan pentingnya standar keselamatan, perlindungan lingkungan, dan aksesibilitas truk kontainer sebagai bagian dari kebijakan penataan.
Menurutnya, banyak gudang di kawasan kota yang tidak memiliki area parkir memadai, sehingga truk besar terpaksa berhenti di bahu jalan dan menimbulkan risiko kecelakaan.
Sementara itu, terkait pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi PKS–PPP menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan yang menjamin keadilan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
“Kesetaraan gender bukan program tambahan, tapi cara kerja yang sistematis. Pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan memberi manfaat setara bagi semua warga,” tegas Japar.
Ia menambahkan, keberhasilan dua raperda ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem data dan koordinasi antarinstansi. Dengan pendekatan yang transparan dan berbasis bukti, kebijakan penataan industri dan kesetaraan sosial dapat berjalan beriringan.
“Balikpapan bisa menjadi contoh kota yang modern, tertib, dan inklusi asal kebijakan dibangun di atas data, bukan sekadar asumsi,” tutupnya.
NIKEN | WONG
Comments are closed.