BERITAKALTIM.CO — Malam di Riau berubah jadi malam penuh kejutan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal dengan gerak senyapnya, kembali turun ke lapangan. Tanpa sorotan kamera dan tanpa kabar bocor sebelumnya, mereka melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak lain pada Senin malam.
Bagi masyarakat Riau, kabar ini seperti petir di siang bolong. Nama Abdul Wahid, yang sempat dikenal sebagai kepala daerah dengan citra religius dan dekat dengan rakyat, kini mencuat karena dugaan korupsi.
Bagi KPK, ini adalah OTT keenam sepanjang tahun 2025 — bukti bahwa lembaga antirasuah itu tetap konsisten menegakkan hukum di tengah segala tantangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa sedikitnya 10 orang diamankan dalam operasi kali ini. Mereka berasal dari kalangan penyelenggara negara, dan sejumlah alat bukti penting telah disita oleh tim penyidik.
“Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Seluruh proses kini masih berjalan di bawah pengawasan langsung pimpinan KPK.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid ikut diamankan dalam OTT tersebut.
Pernyataan Fitroh kemudian diperkuat oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, yang menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo saat dihubungi jurnalis, Senin malam.
Dalam struktur KPK, operasi tangkap tangan seperti ini bukan hanya sekadar penegakan hukum, tapi juga pesan moral bagi penyelenggara negara — bahwa jabatan bukan perisai dari hukum, dan kekuasaan tidak kebal dari jerat keadilan.
Jejak Panjang OTT 2025: KPK Tak Pernah Benar-Benar Diam
Sepanjang tahun 2025, ini menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu sudah mengguncang publik lewat serangkaian operasi di berbagai daerah.
Beberapa di antaranya termasuk:
-
Maret 2025 – OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR.
-
Juni 2025 – OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I.
-
Agustus 2025 – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
-
13 Agustus 2025 – OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
-
Kasus besar berikutnya – OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.
Kini, penangkapan Gubernur Riau menjadi lembar baru dari kisah panjang KPK di tahun 2025 — sebuah tahun penuh operasi senyap, satu per satu menumbangkan pelaku korupsi dari pusat hingga daerah.
Riau dan Luka Lama Korupsi
Nama Riau bukan baru pertama kali terseret kasus korupsi kepala daerah. Dalam dua dekade terakhir, provinsi yang kaya sumber daya alam itu beberapa kali menjadi sorotan karena kasus serupa.
Kini, sejarah seakan berulang — hanya berganti nama dan waktu.
Bagi sebagian masyarakat Riau, kejadian ini menimbulkan rasa getir. Korupsi, kata mereka, selalu menjadi bayangan gelap di balik megahnya pembangunan infrastruktur daerah.
ANTARA | WONG
Comments are closed.