BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dna Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendorong transformasi layanan publik yang lebih modern melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu berbasis digital.
Upaya ini diperkuat dengan penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bontang Nomor 12 Tahun 2025 yang menjadi landasan pengelolaan dan integrasi layanan di satu lokasi.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan bahwa MPP tidak lagi sekadar menghadirkan layanan dalam satu gedung, tetapi juga mengarah pada sistem pelayanan yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keberadaan MPP sekarang kami dorong bukan hanya soal menyatukan layanan, tapi bagaimana prosesnya bisa lebih cepat, transparan, dan memanfaatkan teknologi,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
MPP Bontang berlokasi di lantai 4 Gedung Pasar Taman Rawa Indah, Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan. Dalam operasionalnya, DPMPTSP berperan sebagai penyelenggara sekaligus koordinator seluruh instansi yang membuka layanan di dalamnya.
Aspiannur menjelaskan, penguatan sistem pelayanan dilakukan melalui penataan standar layanan, penyediaan fasilitas, hingga pengawasan terhadap kualitas layanan yang diberikan masing-masing gerai.
“Kami memastikan setiap instansi yang tergabung punya standar layanan yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi ketidakpastian dalam proses pengurusan,” katanya.
Selain layanan tatap muka, digitalisasi menjadi fokus utama dalam pengembangan MPP. Pemerintah menghadirkan layanan elektronik dan mandiri guna mengurangi antrean serta mempercepat proses administrasi.
“Sekarang masyarakat punya pilihan, tidak harus datang langsung karena sebagian layanan sudah bisa diakses secara elektronik,” ujarnya.
Jam operasional pelayanan langsung di MPP berlangsung Senin hingga Kamis pukul 08.00–15.00 Wita, dan Jumat pukul 08.00–11.00 Wita. Sementara untuk menjaga kualitas layanan, DPMPTSP juga rutin melakukan survei kepuasan masyarakat setiap enam bulan.
Menurut Aspiannur, langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan agar pelayanan publik di Bontang terus berkembang.
“Evaluasi itu penting supaya kami tahu apa yang masih perlu dibenahi dan bagaimana meningkatkan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.
Lia Abdullah | Wong | ADV
Comments are closed.