BERITAKALTIM.CO– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, menanggapi pemandangan umum atas pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang peraturan daerah atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Tanggapan pemerintah daerah disampaikan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin, di Ruang Sidang DPRD Kutai Kartanegara, Selasa (1/7/2025).
Pada Rapat Paripurna (Rapar) ke 17 masa sidang III itu dipimpin Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani didampingi Wakil Ketua Junadi itu, Rendi Solihin menyampaikan apresiasinya atas pandangan umum fraksi–fraksi terhadap kinerja Pemkab Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan APPD 2024.
Pemkab Kutai Kartanegara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas saran dan masukan serta komitmennya untuk mendukung setiap langkah pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyadari bahwa terdapat pelaksanaan program yang belum optimal, untuk itu perlunya monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran dan terjaganya kualitas pembangunan,” ujar Rendi Solihin.
Lebih lanjut kata Rendi, besarnya jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Kukar Tahun 2024, tidak semata-mata karena serapan anggaran yang rendah, akan tetapi juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat earmark dari pemerintah pusat, yang sebagian besar alokasi anggaran terjadi di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu pelaksanaannya serta adanya perubahan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah baik atas penyaluran dana kurang bayar atau dana reguler yang mempengaruhi komposisi SILPA Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.
“SILPA Tahun 2024 tersebut selanjutnya akan dioptimalkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, ini akan diupayakan menekan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, Kesehatan dan Pendidikan,” katanya.
Rendi Solihin, mengatakan, ada yang beberapa capaian Pemkab Kukar sesuai target dan ada beberapa yang belum terealisasi sesuai target.
Selanjutnya, catatan dari DPRD Kutai Kartanegara yang sebagian besar semua Fraksi menyampaikan adalah optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan PAD yang harus dimaksimalkan.
“Ke depannya kita akan terus meningkatkan PAD, pada lima tahun ke depan minimal selalu meningkat di setiap tahunnya, banyak hal yang bisa kita tingkatkan di Kutai Kartanegara, seperti optimalisasi untuk seluruh Perseroda, Perusda, BUMD yang dimiliki Kabupaten Kukar harus dimaksimalkan,” jelas Rendi Solihin.#
Editor: Hoesin KH|Adv|Diskominfo Kukar
Comments are closed.