BERITAKALTIM.CO — Sejumlah siswa di SMA Negeri 13 Samarinda mengeluhkan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka terima pada Agustus 2025 lalu. Mereka menyebut menu makanan yang dibagikan tercium bau tak sedap, dalam kondisi basi, dan bahkan diduga terkontaminasi ulat.
Keluhan ini mencuat setelah para siswa menerima makanan tersebut yang kemudian menyampaikan temuan ke pihak sekolah. Kepala SMA Negeri 13 Samarinda membenarkan adanya laporan tersebut dan telah meneruskannya ke pihak terkait.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa pihaknya turut menaruh perhatian serius terhadap laporan tersebut.
“Jadi terkait dengan program makanan bergizi gratis, leading sektornya itu dari Badan Gizi Nasional. Di Kaltim, mereka punya perwakilan namanya Satuan Pemberi Pelayanan Gizi atau SPPG. Nah, mereka yang mengelola distribusi makanan ini,” ujar Jaya saat ditemui di kantor Dinkes Kaltim, Senin (15/9/2025).
Dinas Kesehatan, lanjutnya, memiliki peran pendukung berupa pelatihan kepada petugas penyaji makanan serta melakukan inspeksi dan pengawasan.
“Kalau memang ada laporan seperti itu, segera laporkan ke kami. Kami akan mengecek bagaimana dapurnya, proses memasaknya, bahan makanannya, dan tentu hasil akhirnya. Kalau tidak layak konsumsi, harus diganti dengan yang sehat. Jangan sampai nanti terjadi keracunan,” tegasnya.
Menurut Jaya, pihak SPPG yang bertanggung jawab atas distribusi makanan tentu harus benar-benar memastikan bahwa makanan yang di olah layak untuk di makan. Pihaknya pun akan melakukan evaluasi dan memberikan pembinaan lanjutan.
“Ini jadi atensi awal. Jangan sampai seperti di daerah lain, sampai ada kasus keracunan massal. Kita akan turunkan tim dari bidang kesehatan, termasuk petugas konseling dan gizi, untuk melakukan inspeksi dan pendampingan,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025.
Program ini menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui di 26 provinsi di Indonesia.
Program ini dirancang untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan, serta mendorong pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Namun, kasus di Samarinda menandai tantangan penting dalam pelaksanaan teknis program ini di lapangan. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat pengawasan distribusi dan kualitas makanan agar tujuan program dapat tercapai tanpa membahayakan penerimanya.
“Kalau ada kasus seperti ini, tentu kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus jaga agar jangan sampai pelajar jadi korban,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.