BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kota Bontang memilih langkah hati-hati dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dengan melakukan rekrutmen secara bertahap. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan anggaran daerah di tengah meningkatnya kebutuhan guru akibat gelombang pensiun pada 2026.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Abdu Safa Muha, menjelaskan bahwa penambahan pegawai tidak bisa dilakukan secara cepat tanpa mempertimbangkan dampak keuangan jangka panjang.
“Penambahan ASN harus diperhitungkan secara matang, agar tidak berdampak pada hak pegawai lain, terutama terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Ia menuturkan, rekrutmen guru tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk melalui koordinasi dengan BKPSDM serta menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dengan pendekatan bertahap, pemerintah berupaya memastikan kebijakan kepegawaian tetap sehat dan berkelanjutan. Di sisi lain, kebutuhan tenaga pengajar tetap diakomodasi secara terencana tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
Sebagai langkah penyeimbang, Pemkot Bontang juga menyiapkan skema alternatif melalui pengangkatan guru pengganti agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu selama proses rekrutmen berlangsung.
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kualitas layanan pendidikan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran tetap terkendali.
Reporter : UPI
Comments are closed.