BERITAKALTIM.CO-Di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah pusat justru menemukan ironi, masih banyak warga tinggal di rumah tidak layak huni. Dari titik inilah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) didorong sebagai jawaban nyata.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turun langsung meninjau penerima BSPS di RT 30 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Selasa (5/5/2026). Dua rumah milik Arbainah dan Nur menjadi potret nyata kondisi tersebut.
“Kalau kita lihat tadi, kondisi rumahnya memang sangat memprihatinkan dan belum pernah tersentuh program negara. Ini bukti negara hadir,” ujar Maruarar.
Melalui program ini, masing-masing rumah mendapat bantuan Rp20 juta, dengan proses pembangunan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Mei hingga 15 Agustus 2026. Program BSPS merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam sektor perumahan.
Secara nasional, pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) per tahun, lonjakan signifikan dari sekitar 45 ribu unit sebelumnya. Khusus Kalimantan Timur, target tahun ini mencapai 3.000 unit, meningkat tajam dari 665 unit pada tahun lalu.
Namun, Maruarar menekankan bahwa program ini bukan sekadar memperbaiki rumah. Lebih dari itu, BSPS didesain sebagai penggerak ekonomi rakyat.
“Begitu pembangunan berjalan, ekonomi langsung bergerak. Tukang bekerja, toko material hidup, distribusi bahan bangunan jalan, bahkan warung makan ikut ramai,” jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan untuk mendukung pelaku usaha kecil seperti kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan. Dengan bunga ringan dan subsidi, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kelas menengah baru.
“Kita ingin lebih banyak masyarakat naik kelas. Kekayaan alam seperti batu bara, minyak, dan sawit harus benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.
Ia menyoroti kondisi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Indonesia, namun masih menyimpan persoalan ketimpangan sosial.
“Ini daerah kaya, tapi masih ada warga yang tinggal di rumah tidak layak. Ini yang sedang kita benahi,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan efektif, pemerintah akan melakukan evaluasi rutin setiap awal bulan, dengan melibatkan data dari Badan Pusat Statistik serta pengawasan DPR.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci. Maruarar mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur untuk bergerak cepat dan bergotong royong mempercepat realisasi program.
Adanya pendekatan yang menggabungkan pembangunan fisik, stimulus ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor, program BSPS kini menjadi lebih dari sekadar bedah rumah tapi memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke tingkat paling bawah.
NIKEN | WONG
Comments are closed.