TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com- Peristiwa banjir besar yang melanda Tanjung Selor dan kecamatan lain di Kabupaten Bulungan bulan Pebruari 2015 lalu begitu membekas pada Sekretaris Komisi II DPRD Bulungan Elia Djalung Manurif. Sebab, waktu ia berpendapat banjir tersebut tidak boleh hanya disikapi sebagai faktor alam, tapi akibat pemberian izin perkebunan kelapa sawit di sebelah hulu Sungai Kayan oleh pemerintah.
Elia merasa yakin banjir yang melanda Bulungan akibat perizinan perkebunan di sejumlah kecamatan yang berada di hulu sungai. Menurutnya pemberian izin sudah kebablasan. “Yang izinnya sekian ratus hektare itu sudah meluas. Jadi bukan saja rekeningnya gendut, tetapi lahannya juga gendut. Saya yakin, data yang ada tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah harus evaluasi atas izinizin perkebunan yang tidak ramah lingkungan,” ungkap Elia kepada wartawan.
Meluasnya areal perkebunan yang berada di hulu disinyalir menyebabkan daerah serapan air menjadi berkurang. Maka saat terjadi hujan, sangat rentan menimbulkan bencana banjir yang tergolong besar. Sayangnya, Ellia DJ belum bisa menyebutkan lebih jauh perihal luasan perizinan perkebunan yang dimaksudkan. DPRD Bulungan sebutnya menunggu jajaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bulungan mempertanggungjawabkan hal ini.
“Dalam waktu dekat kami sudah janji melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Perkebunan Bulungan. Karena daerah hulu seperti Long Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas Barat dan ratarata semua kecamatan yang ada di hulu sudah dikuasai perkebunan,” jelasnya.
Selain perkebunan, Elia juga mendesak Pemkab Bulungan merealisasikan grand design sistem drainase Tanjung Selor yang telah memakan anggaran Rp1,5 miliar pada tahun 2012 lalu. “Sudah ada grand designnya, kenapa selama ini tidak dikerjakan? Ini kan mubazir,” tegasnya.
Kalaupun pemerintah akan meneruskan hal tersebut terangnya, perencanaan harus diulang dari awal karena sudah tidak relevan dengan kondisi kota saat ini di mana Tanjung Selor menyandang status sebagai ibukota provinsi. #humas/adver