SAMARINDA,BERITAKALTIM.com -Berbagai masukan disampaikan berkombinasi dan bervariasi untuk melengkapi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Samarinda untuk tahun 2005-2025 dari berbagai peserta Presentase RPJP di ruang pertemuan BAppeda Samarinda, Rabu (15/4).
Masukan dan saran-saran langsung disampaikan wali kota Samarinda Syaharie Jaang, wakil wali kota Samarinda Nusyirwan Ismail, Sekkot Samarinda Zulfakar hingga para Staf Ahli dan Asisten serta beberapa kepala SKPD terkait.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Samarinda Sugeng Chairuddin menyampaikan paparan Ranwal RPJP Samarinda untuk tahun 2005-2025.
Dalam paparannya Sugeng menyampaikan jika ada 9 isu strategis yang tertuang dalam RPJP 2005-2025, yaitu tertib administrasi kependudukan seiring pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, pembangunan kota Samarinda berbasis gender, pengembangan tata kelola persampahan yang terintegrasi dan terencana, penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi sebagai ibukota provinsi. Kemudian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjunjung nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan budaya, pengawasan dan pembinaan lembaga ekonomi kerakyatan, pemenuhan prasarana sarana dasar umum, transparansi tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan Perda RTRW Samarinda.
“Dalam waktu beberapa bulan nanti, setelah melalui proses dan prosedur yang ada, kami akan mengarah kepada pembuatan Raperda RPJP,” ungkap Sugeng.
Ia menuturkan RPJP yang ada tidak terlepas dari visi dan misi Samarinda, yakni dengan visi terwujudnya Kota Samarinda sebagai ibu kota jasa, industri, dan permukiman yang berwawasan lingkungan serta mengacu misi, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan berkeadilan, berbudaya, demokratis yang berlandaskan hukum, mewujudkan kota Samarinda yang berdaya saing dan berperan penting dalam pembangunan regional serta mewujudkan Samarinda asri dan nyaman.
Sugeng menambahkan, jika dalam RPJP juga ada hal yang prioritas terbagi dalam beberapa tahap, yakni tahap I dari tahun 2005-2010, tahap II tahun 2011 – 2015, tahap III 2016-2020 dan tahap IV dari tahun 2021-2025.(hms2)
TEKS FOTO: RPJP: Wali kota, wawali, Sekkot hingga Staf Ahli dan Asisten terlibat dalam memberikan masukan pada rancangan awal RPJP di Bappeda.
Trending
- Kapolres Purwakarta sebut sempat kesulitan evakuasi korban kecelakaan
- Polda Jabar sebut 19 kendaraan terlibat kecelakaan di Tol Cipularang
- Kecelakaan KM 92 Cipularang, Kapolda: 17 kendaraan terlibat dan 1 tewas
- Kejati Kaltim geledah kantor pemerintah untuk cari bukti korupsi
- KPK Sebut Inisial AFI Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi di Kaltim
- BMKG catat 19 kali gempa susulan di Berau Kalimantan Timur
- Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Kaltim Sempat Memanas, Massa Enggan Bubar Sampai Malam
- Pj Gubernur Kaltim Naik Heli Tinjau Banjir Mahulu, Pastikan Infrastruktur Masyarakat
- Banjir Mahakam Ulu, Pemkab Tetapkan Status Tanggap Darurat
- Bantuan Korban Banjir Mahakam Ulu Masih Tertahan di Kutai Barat
‘Keroyokan’ Bahas RPJP di Bappeda Mulai Wali Kota, Wawali, Sekda, Asisten hingga Staf Ahli
Next Post