BANYUWANGI, BERITAKALTIM.com –Pemerintah kota Samarinda melalui Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) kota Samarinda terus berfokus untuk menekan jumlah masyarakat miskin.
Menurut ketua TKPK kota Samarinda, Nusyirwan Ismail yang sekaligus wakil walikota Samarinda, pengentasan kemiskinan merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong kesejahteraan yang lebih baik di tingkat masyarakat.
Dikatakannya berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di kota Samarinda mencapai 4.6 % atau sekitar 36.600 orang dari total seluruh warga kota Samarinda.
“Mencermati angka tersebut, tentu pemerintah harus ada mekanisme dan kebijakan yang di design khusus untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya ketika mengikuti kunjungan kerja TKPK kota Samarinda di kabupaten Banyuwangi (16/6) kemarin yang diterima wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko di aula Rempeg Jogopati.
Disampaikannya, keberadaan TKPK kota Samarinda merupakan amanat dari Perpres No. 15 tahun 2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.
Tim ini, lanjutnya, merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan.
“Pemkab Banyuwangi tergolong berhasil menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat dari 20% menjadi 9% dari total penduduk 1.7 juta jiwa. Tentunya ada kiat khusus yang dapat pemkot Samarinda adopsi sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat makin optimal,” jelasnya.
Dalam diskusi yang diadakan, Nusyirwan banyak bertanya terkait skema pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan, terkait pembiayaan, program-program yang tengah berjalan, dan mekanisme pengawasan serta evaluasi agar sasaran yang ingin dicapai dapat di wujudkan.
“Ada beberapa program menarik seperti tim pemburu kemiskinan, program bedah rumah, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan dengan mekanisme yang terkontrol baik. Sebagai contoh ketika dilakukan penutupan lokalisasi bagaimana pemkab banyuwangi menjamin bahwa mucikari dan psk tidak kembali beroperasi. Kemudian bedah rumah yang di bagi dalam 3 skema pembiayaan yang melibatkan masyarakat serta perusahaan sehingga pemerintah sangat terbantu” paparnya.
Diharapkannya lewat pertemuan dengan pemerintah kabupaten Banyuwangi, pemkot Samarinda dapat mempersiapkan kebijakan dan program kerja yang mampu mengakomodir secara nyata upaya pengentasan kemiskinan.
“Sejauh ini pemkot rutin mengadakan bursa kerja, namun tentu harus terus dikembangkan pola lain yang lebih tepat sasaran agar dampak dari upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memberdayakan masyarakat,” tutupnya. (Hms4).
Comments are closed.