TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.com- DPRD Berau melalui Komisi III bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau menggelar rapat koordinasi terkait tindaklanjut penanganan jalan Nasional yakni jalan Bujangga, Berau yang mengalami penurunan dan retakan sejak beberapa waktu lalu di ruang rapat gabungan DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto pada pukul 10.00 wita, Senin (15/02/2016).
Terlihat hadir dalam agenda yang dipimpin Ketua DPRD Berau Hj. Syarifatul Sya’diah S.Pd, M.Si yakni Wakil Ketua DPRD Berau H. Sa’ga, Ketua Komisi III DPRD Berau H. Husin Djufrie, SE dan anggota Komisi III DPRD Berau, serta para undangan yakni Kepala DPU Berau Taupan Majid beserta jajarannya.
Ketua DPRD Berau, Syarifatul mengatakan dalam rapat tersebut, DPU Berau memaparkan hasil rekomendasi penanganan jalan Bujangga yang dibuat oleh tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya dan DPU Berau serta perkembangan penanganan yang dilakukan PU Kabupaten dan PU Wilayah.
“Kita tadi dengar dari Dinas PU melalui Bidang Bina Marga bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan PU Wilayah dan sudah melakukan survei bersama tim ahli yang akhirnya ada sebuah rekomendasi untuk penanganannya,” ujarnya.
Dilanjutnya, rekomendasi yang ada diharapkan memiliki kesepahaman yang sama antara DPU Berau dan peneliti ITS dengan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksaaan Jalan Nasional (BBPJN) VII, Banjarmasin.
“Hanya saja hasil rekomendasi ini masih belum ada kesepahaman dengan kajian yang dibuat profesor dari ITS dan dari Internal PU melalui Bidang Pengairan, yang memang setiap hari melakukan pemantauan pergerakan-pergerakan tanah di daerah tersebut dengan pemerintah pusat melalui BBPJN di Banjarmasin,” ujarnya.
Kemudian, menanggapi pemaparan terkait kondisi geologis akan kontur dalam tanah yang berada di Jalan Bujangga, Sari –sapaan akrab Syarifatul mengatakan setelah melihat pemaparan tersebut, dirinya juga menganggap perlu penanganan yang serius akan kondisi tersebut.
“Memang kalau kita melihat pemaparannya, di daerah itu memang sangat rawan meski terlihat secara kasat mata baik dan bagus saja. Namun kondisi air yang ada disekitar daerah itu sangat sudah ditebak karena kondisi air dibawahnya sudah meresap hingga ke atas,” ujarnya.
Syarifatul menegaskan dalam penanganan Jalan Bujangga harus ada kesepahaman rekomendasi antara BBPJN dengan DPU Berau, dalam membuat sebuah kajian dan menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan dibawah ke pemerintah pusat, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
“Jangan sampai penanganannya setengah-setengah seperti sebelumnya, dulu diajukan 100 milyar dari APBN namun yang turun hanya 12 milyar sehingga dengan dana yang ada, untuk pengerjaan hanya sebatas itu dan itu bukan salah dari kontraktor pelaksana,” tegasnya.
Terakhir, Syarifatul berharap masyarakat Berau khususnya warga Kecamatan Tanjung Redeb dan sekitarnya yang biasanya menggantungkan aktifitas sehari-harinya dengan menggunakan jalan Bujangga dapat bersabar, sambil menunggu DPU Berau mencari solusi jalan alternatif yang ada.
“Kami dari DPRD Berau hanya bisa mensupport dan akan ikut juga memantau perkembangan yang ada karena ini kewenangan pusat. Dan kita menghormati kewenangan itu, jangan sampai ada kesalahpahaman sehingga pendanaan penanganannya ditarik sehingga masyarakat kami harapkan dapat bersabar sedikit,” tutupnya. #HEL
Comments are closed.