BALIKPAPAN, BERITAKALTIM.COM – Merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir membuat pembangunan infrastruktur di Kaltim terbengkalai.
Defisit anggaran di tahun 2016 yang diperkirakan mencapai 35 persen, mengharuskan pemerintah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merasionalisasi anggaran, sesuai dengan jatah anggaran yang tersedia.
Seperti disampaikan Kepala UPTD Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Selatan Taufik Hidayat, saat menerima kunjugan Komisi III DPRD Kaltim di kantornya di Jalan MT Haryono, Balikpapan, Jumat (11/03).
Taufik menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp27,9 miliar yang direncanakan pada tahun 2016, setelah dirasionalisasi 35 persen serta dikurangi dengan biaya rutin sebesar Rp6 miliar, UPTD Dinas Pekerjaan Umum Kaltim dipastikan hanya memiliki anggaran fisik sebesar Rp14 milliar saja tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Agus Suwandy berharap agar setiap UPTD Dinas Pekerjaan Umum, diberi kewenangan lebih oleh Pemprov Kaltim, dalam mengatur anggarannya.
“Oleh karena itu, saat pembahasan APBD-P nanti, kejadian seperti ini harus jadi perhatian kita bersama. Karena dengan dana yang ada saat ini tidak cukup untuk pembangunan di tiga daerah yang berada di wilayah selatan,” ungkap Politikus Gerindra Kaltim yang hadir bersama dengan Sekretaris Komisi III Eddy Sunardi, Baharuddin Demmu dari Fraksi PAN, Muhammad Samsun dari Fraksi PDI Perjuangan, Gamalis dari Fraksi PPB, Herwan Susanto dari Fraksi Hanura, Syafruddin dari Fraksi PKB serta Irwan Faisyal dari Fraksi Partai Golkar.
Minimnya ketersediaan anggaran, semakin diperparah dengan ancaman krisis pasokan air bersih yang melanda Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembangunan Water Treatment di Waduk Manggar akibat macetnya suntikan anggaran dari APBN. Serta pembangunan Waduk Sungai Wain yang masih terkendala soal pembebasan lahan, akibat keterbatasan anggaran Pemprov Kaltim.
“Kondisi ini jelas tidak ideal bagi warga Balikpapan, mengingat keberadaan waduk tersebut diharapkan mampu mencukupi kebutuhan air bersih warga. Jika tidak diperjuangkan dari sekarang, kejadian seperti ini tentu akan meresahkan warga” ungkap Eddy Sunardi, wakil rakyat Kaltim dari Dapil Balikpapan.
Terkait dengan pembangunan Waduk Sungai Wain, Baharuddin Demmu menegaskan agar Pemprov Kaltim dapat belajar dari Bendungan Marang Kayu yang hingga hari ini belum bisa difungsikan sejak dibangun 10 tahun, akibat sengketa lahan.
“Sebelum pembangunan waduk ini dilanjutkan, lahan yang ada saat sebaiknya clear and clean dulu, sehingga tidak macet lagi pembangunannya”, tegas Demmu.
UPTD Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Selatan akan memperioritaskan anggaran Rp14 milliar tersebut untuk kebutuhan operasi dan pemeliharaan pengairan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sedangkan sisanya akan digunakan untuk pemeliharaan jalan di wilayah selatan meliputi PPU, Tanah Grogot dan Balikpapan. #adv/hms/oke
Comments are closed.