Ini Bukti Link Berita Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA- Baru didaftarkan ke MK (Mahkamah Konstitusi) pada Jumat (24/5/2019) malam lalu, gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas Keputusan KPU yang memenangkan Jokowi mulai ramai dibahas. Terutama tentang materi gugatan yang digambarkan memenuhi syarat tentang adanya kecurangan Pemilu yang TSM (terstruktur, sistimatis dan massif).

Dari pantauan beritakaltim di media-media, isi gugatan nampaknya nyaris tak jauh beda dengan materi yang diadukan ke Bawaslu. Yaitu tuduhan terjadinya kecurangan, dengan bukti-bukti link berita dari media-media online.

Agak berbeda karena narasi gugatan diframing oleh tim kuasa hukum BPN 02 Bambang Widyojanto Cs bahwa pemerintahan saat ini adalah rezim korup. Dalam kaitan Pemilu Bambang nampaknya ingin membuktikan adanya penyalahgunaan APBN, Ketidaknetralan aparat, Penyalahgunaan Birokrasi, Pembatasan Media dan Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum.

Apa saja bukti link berita yang dibawa BPN 02, berikut hasil pengumpulan datanya;

1. Bukti P-12
Bukti link berita 26 Maret 2019 dengan judul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa’. Ternyata ini link berita CNN Indonesia. Berikut isi beritanya.

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menyebut pihak kepolisian melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Haris mengklaim pihaknya memiliki data terkait polisi di sejumlah daerah yang melakukan pendataan tersebut. Dia mengatakan data itu didapatkan dari sejumlah daerah yang dihimpun oleh polres dan polsek dalam bentuk Microsoft Excel.

“Kami punya data di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan paslon 01 dan paslon 02. Dukungan siapa dukung siapa. Kelompok ini dukung siapa,” kata Haris kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi pada Selasa (26/3).

Haris masih enggan menjelaskan secara detail soal data tersebut. Sebab menurutnya, hal ini terkait dengan sumber informasi yang ia dapatkan.

Namun Haris bisa memastikan bahwa data yang ia dapatkan itu valid. Ia pun masih memikirkan kepada siapa akan mengungkap data tersebut untuk beberapa hari ke depan.

“Tapi itu datanya ada. Saya cuma masih mencari. Lagi meyakinkan siapa yang mau menerima laporan tersebut,” ujarnya.

Mantan koordinator KontraS ini mengatakan pengungkapan data itu tidak akan berguna jika tak ada yang mau menerima laporannya.

“Kalau saya buka untuk apa? Tapi pertanyaan saya apa gunanya polisi mendata di desa,” kata Haris.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait data yang diklaim Haris tersebut.

“Saya belum mendapat info akurat tentang isu tersebut,” kata Dedi saat dihubungi, Selasa (26/3).

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengeluarkan surat telegram berisi 13 poin larangan bagi anggotanya. Seluruh personel Polri diperintahkan untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak pada pasangan capres-cawapres, caleg, maupun partai tertentu.

Salah satu poin itu berisi tentang polisi dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon.

2. Bukti P-31
Bukti link berita 7 Januari 2019 dengan judul ‘Pose Dua Jadi di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara’. Ini juga link berita CNN Indonesia yang isinya adalah;

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor menyebut ada dugaan kehadiran dan tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12) sebagai tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu calon.

Pada acara itu Anies juga mengacungkan pose dua jari yang diduga sebagai bagian kampanye untuk pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anies pun terancam pidana penjara tiga tahun jika dugaan itu terbukti sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan dengan tindakannya di acara Gerindra tersebut, Anies berpotensi melanggar Pasal 547 UU Pemilu.

“Poin klarifikasi kan yang dilaporkan terkait dugaan Pasal 547. Yang dilaporkan itu kan pengacungan simbol,” kata Irvan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (7/1).

Irvan menyebut Bawaslu Kabupaten Bogor tak hanya memeriksa soal pose dua jari Anies. Namun juga kehadiran dan pernyataan-pernyataan Anies di acara itu yang diduga menguntungkan Prabowo-Sandi.

Dalam Pasal 547 UU Pemilu disebutkan, setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta. Namun demikian KPU Kabupaten Bogor belum pada kesimpulan atau keputusan atas laporan terhadap Anies ini.

“Dugaannya ada [pidana], tapi belum [diputuskan],” lanjut dia.

Saat ini Bawaslu Kabupaten Bogor masih menelaah jawaban Anies atas 27 pertanyaan yang diajukan. Bawaslu Kabupaten Bogor masih memerlukan beberapa telaah sebelum mengambil keputusan.

Sementara Anies bersikukuh tidak melakukan pelanggaran kampanye. Ia mengaku sudah izin ke Kemendagri dan tidak mengajak orang memilih Prabowo-Sandi.

“Setiap orang bisa memiliki interpretasi atas simbol. Normalnya kalau orang mengatakan dua jari ya pakai jari telunjuk dan jari tengah dan selama ini juga pasangan (calon) selalu menggunakan dua itu,” ujar Anies usai diperiksa.

Sebelumnya, kehadiran Anies dalam Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12) menuai polemik. Kehadirannya dipertanyakan karena dilakukan dalam jam dinas.

Lalu dalam acara itu Anies sempat mendoakan Prabowo-Sandi mengulang sukses di Jakarta. Puncak kontroversial terjadi saat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengacungkan pose dua jari yang identik dengan kampanye Prabowo-Sandi. (dhf/osc)

3. Bukti P-14
Bukti link berita 6 Novemver 2018 dengan judul ‘Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu’. Berita ini ada di tempo.co.

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan aksi pose jari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan pelanggaran pemilu. Sebelumnya, Luhut dan Sri Mulyani berpose satu jari dalam acara sidang IMF di Bali beberapa waktu lalu. Hal ini diduga sebagai kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Didapatkan kesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu dan bukan merupakan pelanggaran pemilu,” kata Ketua Bawaslu Abhan Misbah dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 November 2018.

Abhan mengatakan keputusan ini telah melalui pembahasan antara Bawaslu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dan Kejaksaan RI. Pembahasan ini dilakukan dalam dua tahapan dengan memanggil pihak terkait. “Bawaslu memanggil para pelapor dan saksi-saksi guna dimintai keterangan dan juga klarifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ucapnya.

Menurut Abhan, Bawaslu telah meneliti dugaan Luhut dan Sri Mulyani melakukan pelanggaran kampanye selama 14 hari. Hingga, dugaan pelanggaran kampanye terkait gestur yang dilakukan kedua menteri itu disimpulkan tak memenuhi unsur pidana pemilu.

Luhut dan Sri Mulyani diduga melakukan kampanye ketika sesi penutupan forum Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) di Bali beberapa waktu lalu. Luhut mengacungkan satu jari di depan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde.

Dari rekaman video yang viral, terdengar suara Sri Mulyani mengajak pimpinan IMF itu untuk mengacungkan satu jari. Ia mengatakan satu jari itu untuk Joko Widodo dan dua jari untuk Prabowo Subianto. Maka kedua tamu internasional itu mengacungkan salam satu jari.

Atas kejadian ini, Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan oleh Dahlan Pido-perwakilan dari masyarakat-pada 18 Oktober 2018. Bawaslu kemudian meminta keterangan dari kedua menteri tersebut pada Jumat pekan lalu.

Adapun, Luhut mengatakan pose satu jari yang dia lakukan bukan merupakan kampanye. Menurut dia, pose itu adalah aksi spontan ekspresi kegembiraan bahwa Indonesia disebut sebagai negara yang mampu menyelenggarakan forum IMF pada tataran kelas dunia. “Boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Semua tidak ada dalam urusan kampanye,” tuturnya.

Sementara itu, Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya wartawan setelah pemeriksaan. “Ditanya mengenai penjelasan kejadian pada saat konferensi pers,” ujar Sri Mulyani.

4. Bukti P-15
Bukti link berita 11 Desember 2018 dengan judul ‘Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga’

5. Bukti P-16
Bukti link berita 12 Maret 2019 dengan judul ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi’. Ini berita CNN Indonesia.
Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memutuskan menyetop kasus dugaan pelanggaran pemilu oleh 15 camat di Makassar. Kasus ini bermula dari video para camat yang menyatakan dukungan pada Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menyebut kasus tersebut tak memenuhi unsur pidana pemilu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Ke-15 camat yang videonya viral itu tak terbukti dan tak memenuhi syarat ikut berkampanye,” ujar Laode saat dihubungi, Selasa (12/3).

Laode mengatakan deklarasi itu merupakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Para camat itu dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dengan demikian, Bawaslu Sulsel melimpahkan kasus tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“KASN yang akan beri sanksi sebab di sana ada proses juga apakah yang direkomendasikan Bawaslu itu kurang benar atau sudah benar itu kami serahkan ke KASN,” ucap dia.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menayangkan 15 camat di Makassar mendeklarasikan dukungan ke Jokowi. Mereka dipimpin oleh mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

“Kami semua bersumpah dan berjihad menyatakan tekad mendukung calon presiden nomor satu Jokowi bersama Ma’ruf Amin untuk satu periode lagi jadi presiden,” kata Syahrul di video tersebut.

“Jokowi-Ma’ruf, harga mati!” lanjut Syahrul diikiti lima belas camat itu sembari mengacungkan jari telunjuk. (dhf/ain)

6. Bukti P-17
Bukti link berita 13 Januari 2019, dengan judul ‘ Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf’

Baca juga: Bukti Cuma Link Berita, Laporan BPN soal TSM Kembali Ditolak Bawaslu

7. Bukti P-18
Bukti link berita 10 Januari 2019 dengan judul ‘Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi’

8. Bukti P-19
Bukti link berita 12 September 2018 dengan judul ’15 Gubernur Tegaskan Dukungan Kepada Jokowi-Ma’rug di Pilpres 2019

9. Bukti P-20
Bukti link berita 9 April 2019 dengan judul ’12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukungan Jokowi’.

10. Bukti P-21
Bukti link berita dengan judul ‘6 Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf

11. Bukti P-22
Bukti link berita dengan judul ‘Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Melanggar’

12. Bukti P-24
Bukti link berita 10 April 2019 dengan judul ‘Jokowi Mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa’

13. Bukti P-25
Bukti link berita 2 Agustus 2018, dengan judul ‘Pameran Mobil Jadi Kampanya Tagar #Jokowi2Periode