BERITAKALTIM.CO- Para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berdagang dibeberapa lahan aset pemerintah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga saat ini masih belum diperbolehkan berjualan. Hal tersebut disebabkan pemerintah ingin mengurangi laju penyebaran virus Covid-19 di Kota Bontang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang mengatakan para pedagang atau pelaku UMKM yang berdagang dibeberapa lahan aset pemerintah dan BUMN lebih baik kembali diizinkan untuk berdagang. Pasalnya, para pedagang tersebut butuh pemasukan untuk kebutuhan sehari – hari.
“Mereka seharusnya diberikan ruang supaya dapat meningkatkan imunitas tubuh, bagaimana imunitas mereka bisa bagus kalau kantong mereka kosong karena tidak berjualan, mereka juga harus bekerja,” ujarnya kepada Media saat ditemui usai rapat kerja digedung sekeretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (18/3/2021).
Kata dia, belum lama ini pihaknya telah bertemu dengan Kementerian BUMN dan mereka juga telah menginstruksikan bahwa BUMN akan membantu menghidupkan ekonomi UMKM di Kota Bontang. Salah satunya mengizinkan kembali para pelaku UMKM berjualan dikoperasi PKT.
“Tetapi jangan asal diijinkan berdagang, seluruh pedagang diaset pemerintah maupun BUMN dibuatkan fakta integritas bahwa mereka siap menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat berjualan,” tambahnya.
Menurutnya, semuanya diizinkan saja berjualan, sebab apa bedanya pedagan dipasar dan tempat lainnya. Semuanya bisa dibuka dengan mentaati protokol kesehatan, kenapa yang lain tidak bisa.
“Saya berharap pemerintah tidak tebang pilih dengan ada yang dibolehkan ada yang tidak. Karena kita ini selalu menjunjung tinggi pancasila yaitu sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” terangnya.
“Kalau misal yang lain tidak boleh yah semua tidak boleh, karena itulah yang menyebabkan kecemburuan dari pedagang UMKM yang lainnya,” tambahnya.
Dia mengajak pemerintah dan BUMN untuk memberi ruang bagi pedagang, namun, mereka harus bertanggung jawab pada pelaksanaan protokol kesehatan dimasing – masing tempat usahanya. #
Wartawan : HR
Comments are closed.