BERITAKALTIM.CO- Kecelakaan beruntun yang kerap terjadi di simpang lima Muara rapak Balikpapan menuai pertanyaan pro dan kontra terkait aturan kebijakan di masyarakat. Siapa yang dipersalahkan dalam kejadian yang sering kali berulang?
Salah satunya mendapat tanggapan dari Anggota DPRD kota Balikpapan Dapil Balikpapan Utara Syarifuddin Oddang.
Oddang panggilan akrabnya menyampaikan, kejadian ini berulang terjadi apakah nunggu korban lagi baru ada solusi untuk permasalahan ini.
“Disini tidak menyalahkan pengawas kebijakan maupun perusahaan, tetapi yang harus dipegang teguh adalah komitmen,” jealsnya.
Satu hal yang perlu disadari bersama yakni aturan, komitmen terkait aturan dari pihak perusahan maupun pembuat kebijakan. Jika komitmen sama-sama dilakukan maka hal ini tidak mungkin terjadi.
” Meski aturan perwali telah direvisi, jika kedua belah pihak tidak menaati, sama saja,” ucapnya, Senin (24/1/2022)
Pembuat kebijakan juga wajib melakukan pengawasan di lapangan, dengan berlakunya revisi ini maka penambahan jumlah personil di pos pos harus diterapkan. Ini di lakukan untuk menjalankan pengawasan karena di lapangan masih banyak terlihat truk bertonase besar memasuki jalur kota Balikpapan.
“Jadi bukan karena lemahnya aturan, karena aturan sudah jelas di perwali, bagaimana pemilik truk menyikapinya,” ucapnya.
Oddang mengatakan, meskipun pengawasan tinggi dilapangan tetapi kalau komitmen tidak dijalankan sama saja, pastinya akan terulang lagi kejadian ini.
Mengenai solusi memang dari dulu sudah ada DED untuk pembangunan fly over tetapi akankan bisa di bangun hari ini, mustahil itu terjadi. ” Semuanya perlu waktu dan biaya, tidak langsung terbangun hari ini,” jelasnya.
Untuk perusahaan maupun pemilik truk kontainer bertonase besar, Oddang katakan, seharusnya juga wajib memperhatikan uji kelayakan kendaraan dengan melakukan KIR berkala.
“Pemerintah sudah mengeluarkan aturan, tetapi kemampuan kendaraan untuk mengangkut beban juga perlu diperhatikan kelayakannya,” tutupnya. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.