BERITAKALTIM.CO- Siapa calon Kepala Otorita ibu kota negara Nusantara masih terus menggelinding di publik. Tapi, PDI Perjuangan kian mantap untuk merekomendasikan Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama kepada Presiden Joko Widodo. Sementara di Kalimantan Timur, sejumlah organisasi juga bergerak mengusulkan tokoh lokal untuk masuk dalam struktur Otorita IKN.
Salah satu nama yang diusulkan oleh komunitas Wartawan Legend Kaltim adalah Rizal Effendi. Tokoh pers yang pernah menjadi Pemred Kaltim post dan Wali Kota Balikpapan dua periode, dimunculkan karena dianggap memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan public relations.
“Kami insan pers di Kaltim menginginkan tokoh yang mendampingi kepala otorita ibu kota negara adalah orang-orang kaltim sendiri. Kami mengusulkan nama Rizal Effendi,” ujar Hamdani, Sekretaris Komunitas Wartawan Legend Kaltim, Kamis (27/1/2022).
Sementara itu di Jakarta, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan siapa kepala otorita ibu kota negara baru merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Kendati demikian PDI Perjuangan mengharapkan agar kepala otorita adalah sosok pemimpin yang kapabel dan dapat mencerminkan kultur bangsa Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Hasto dalam jumpa pers Kamis, 27 Januari 2022. Hasto juga berharap kepala otorita IKN sesuai visi Bung Karno yang berniat menjadikan Kalimantan sebagai koridor strategis kepemimpinan Indonesia.
“Dalam membangun smart government IKN nanti dibutuhkan sosok yang mampu memadukan tata kelola kepemimpinan yang baik dan aspek-aspek kultural dan geopolitik bangsa,” ujar Hasto.
Hasto mengaku PDIP mengantongi nama-nama calon kepala otorita yang akan direkomendasikan kepada Presiden Jokowi. Hasto menyebut sosok-sosok yang direkomendasikan ini telah memenuhi kriteria yang diharapkan oleh Jokowi. Salah satunya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
“PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta,” kata dia.
Kendati demikian PDIP tidak akan mengintervensi pilihan pemerintah terhadap kepala otorita. Sebab, kata dia, penunjukan kepala otorit IKN memang kewenangan Presiden Jokowi.
“Kami serahkan kepada Bapak Presiden, namun kami mengajukan rekomendasi sebagai pertimbangan pemerintah termasuk Bapak Basuki sebagai calon kepala otorita IKN,” ujar Hasto. #
Wartawan: wong
Comments are closed.