BERITAKALTIM.CO- Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni memimpin Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Banjir di Paser di Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, Rabu, 29 Maret 2023.
Rakor dipandu Kepala Pelaksana DBPD Kaltim Agus Hari Kesuma, dihadiri juga Deputi Bidang Penanganan Darurat (DBPD) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat, secara virtual melalui saluran zoom.
Sedang secara offline dihadiri Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait lingkup Pemprov Kaltim dan Kabupaten Paser, serta jajaran Forkopimcat Long Kali.
Terungkap dalam rakor banjir besar yang terjadi di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada pertengahan bulan Maret 2023 itu disebabkan oleh alam, sehingga berdampak pada sektor pertanian, rumah yang terendam serta akses jalan yang rusak. Warga yang terdampak sebanyak 14.975 jiwa dan kerugian yang diderita petani mencapai Rp25 miliar dengan luas lahan pertanian 1.400 hektare dan kebun 121,75 hektare.
“Rakor kali ini untuk mendengarkan dari pemkab Paser terkait dengan upaya-upaya pasca bencana banjir, saat ini mereka memetakan kegiatan untuk transisi atau pemulihan pasca bencana. Tadi sudah sampaikan bahwa yang terdampak itu masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang gagagl panen. Lima hari mau panen tetapi habis rusak terdampak banjir,” ucap Sekda Prov Kaltim.
Penanganan melibatkan TNI dan POLRI, berkoodinasi di lapangan dengan DBPD di titik banjir. Karena ada jalan yang rusak dan jembatan yang ambruk.
“Kemudian ada rumah-rumah yang terendam warga yang terdampak ini 14 ribu lebih, akses jalan yang terputus karena jalan longsor dan lahan pertanian pertanian yang banjir. Tadi kita memdapat informasi tentu dari 3 sektor ini. Memperbaiki pemukiman yang terendam yang tidak bisa dihuni lagi,” terang Sekda Prov Kaltim.
Dalam rakor kali ini juga membahas bagaimana cara mengurangi dampak piskilogis, segera melakukan penanganan dan memperbaiki inprastruktur.
Sekda Prov Kaltim menegaskan akan membantu untuk petani itu bisa mengaktivasi lahannya kembali. Nanti kalau sudah pada musim tanam juga dikerjakan perbaikan inprastruktur.
“Tadi kita sampaikan ini perlu pemetaan untuk transisi pemulihan apa saja aktivitas yang akan dilakukan, kemudian siapa melakukan apa, jadi Pemkab Paser nanti akan melakukan apa kemudian Pemprov akan interpensi dimana, demikian juga dengan kementrian,” ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Paser Adi Maulana menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim yang sejak awal banjir selalu mengawal serta sampai pasca banjir sudah ikut membantu dan terlibat melalui instansi terkait.
“Ternyata Paser tidak sendiri. Dan kami terima kasih Pemprov Kaltim sudah begitu empati pasca banjir dan pemulihan nantinya,” ungkapnya.
Adi Maulana menjelaskan kepada awak media saat ditanya apakah ini murni disebabkan alam atau ada dampak lain yang menyebabkan banjir di Kabupaten Paser ini dan menyebut pertanyaan itu pertanyaan yang bagus.
“Sebenarnya kalau bencana atau musibah itu tidak terduga, tiba-tiba kita kena musibah tiba-tiba banjir, tetapi ini bisa diduga kalau hujan lebat pasti banjir. Berakti ini sebuah siklus tiap tahun yang selau bajir sejak tahun 2020, sejak tahun 2002 sebenarnya sudah diketahui. Makanya ada dua program besar pemerintah bendungan Lambakan dan bendungan Talake. Itu mau dibangun untuk pengendali banjir, sampai tahun 2023 ini dan sudah 23 tahun belum terbangun.” ujar Adi.
Untuk mengendalikan bajir bendungan Lambakan diketahui sudah direncanankan sejak tahun 2002 dan pada tahun 2020 sempat ada kunjungan dari bank Exim Cina yang meninjau kelapangan, namun belum juga terlaksana. Sedangkan bendungan Talake dibatalkan padahal sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020. Ada dua alasan mengapa bendungan Talake ini belum terlaksana, pertama bendunagan Lambakan belum terbangun, sedang alasan yang kedua ada salah satu perusahaan tambang memiliki izin (IUP) beroperasi disana persis di site yang akan dibangun. Terkait dengan hal itu kemudian melalui hasil rapat ada surat mentri dilakukan pembatalan. Paket tersebut dikeluarkan dari PSN tahun 2021. Ini di ungkap oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) saat rakor.
“Kami menjadi prihatin, kalau dulu lima tahun sekali, sekarang 1 tahun enam bulan pasti terjadi lagi, semakin pendek intensitas semakin besar. Kami mencoba tadi ada berbicara dengan sekda mungkin merelokasi penduduk, kami berharap setiap ada kejadian jumlah korban atau intensitas selalu berkurang,” kata Adi Maulana
“Tapi kalau dengan bendungan Lambakan dan bendungan Talake jadi saya pikir banjir ini sudah tidak menjadi masalah,”harapnya.
Rakor diakhiri penyerahan bantuan bencana banjir Pemerintah Provinsi Kaltim senilai Rp50 juta diserahkan Sekda Sri Wahyuni kepada Camat Long Kali H Muhammad Arfah, bersumber dari perangkat daerah Pemprov Kaltim. #
Reporter: Awang Fathur | Editor: Wong