BERITAKALTIM.CO- Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat mengejutkan pemerintahan di Kutai Kartanegara. Yaitu data mengenai angka kemiskinan di kabupaten yang terkenal kaya dengan sumber daya alam itu.
Menurut data BPS, tahun 2020 jumlah warga miskin Kutai Kartanegara sebanyak 58.420 jiwa, naik menjadi 62.360 jiwa pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 naik lagi menjadi 62.870 jiwa.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengakui adanya data tingkat kemiskinan dari BPS sangat mengejutkan mereka. Pasalnya, berbagai upaya kebijakan yang bertujuan mengangkat ekonomi kerakyatan di desa-desa sudah gencar dilakukan. Bahkan saat pandemi covid-19, desa-desa di Kukar termasuk yang tahan banting, karena warga di desa-desa mampu bertahan dengan tanaman pangan mandiri.
“Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ini. Sudah pula terasa perubahan angkanya, yaitu berkurangnya jumlah warga miskin. Namun mungkin belum terlalu banyak kurangnya. Hanya sekitar nol koma. Ya, ini terus kita perbaiki,” ucap Wakil Bupati Rendi Solihin saat berada di gedung DPRD Kukar usai menyampaikan jawaban pada sidang paripurna mengenai LPj (Laporan Pertanggungjawaban) APBD tahun 2022.
Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Sunggono, pemerintah tidak pernah tinggal diam. Selain terus berupaya menurunkan program-program penganggaran yang pro ekonomi kerakyatan, pemerintah juga mencari tahu tolok ukur yang digunakan BPS dalam menghitung angka kemiskinan. Dengan rumusan yang diterapkan BPS dalam menghitung jumlah warga miskin, Pemkab Kukar akan berusaha melakukan pendekatan program-program ke depan.
“Sebenarnya kendala yang kami rasakan itu pada cara menilai BPS tentang kemiskinan yang ada di Kukar. Kita sendiri sebenarnya sudah banyak menganggarkan untuk pengentasan kemiskinan. Tapi, memang yang masih menjadi pertanyaan kami adalah; kenapa masih ada angka yang tidak relevan dengan upaya kami dalam pengurangan angka kemiskinan itu,” kata Sunggono menjawab pertanyaan Beritakaltim.
Menurut Sunggono, upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan bukan hanya dilakukan pemerintah, tapi juga mengajak pihak swasta. Namun diakui upaya-upaya itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.
“Tapi kami yakin pada tahun 2023 ini, setelah kami kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk juga tentang cara menilai warga miskin sudah ada kesepakatan hitungan dan kriterianya,” kata Sunggono lagi.
Di Kutai Kartanegara, soal angka kemiskinan menjadi isu krusial yang diangkat kalangan politisi di DPRD. Mereka mempertanyakan kinerja Pemkab Kukar dan upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi angka jumlah warga miskin kabupaten itu. #
Reporter: Hardin | Editor: wong | ADV/Diskominfo Kukar
>>>BERITA VIDEO <<< Data BPS Soal Warga Miskin Kukar Mengejutkan, Sekda Bilang Begini