BERITAKALTIM.CO- Pemilu sudah semakin dekat. Tahun 2024 bakal ada dua kali pemilu, yakni tanggal 14 Februari untuk pemilihan presiden, calon legislatif dan calon dewan perwakilan daerah (DPD), serta tanggal 27 November untuk pemilu kepala daerah secara serentak, termasuk pemilihan Bupati Kutai Kartanegara.
Persiapan terus dilakukan oleh -penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilhan Umum serta Badan Pengawas Pemilu. Bahkan pendaftaran calon legislatif, DPR dan DPD sera DPRD provinsi maupun kabupaten/ kota sudah dibuka dan pada bulan Juni ini mulai dilakukan verifikasi administrasi.
Di Kutai Kartanegara, sekretaris daerah Sunggono mewanti-wanti kepada para PNS, pegawai negeri sipil, untuk tidak terlibat dalam politik praktis, mencalonkan secara terbuka tentang calon-calon pilihannya. PNS harus bersikap profesional, karena ada sanksi yang siap menjerat para PNS yang terlibat kegiatan politik.
“Kita. Insyaallah ASN itu sudah tahu semua ya. Dan ada sanksi bagi ASN yang tidak netral. Untuk itu dalam kesempatan ini saya tetap menghimbau, kepada seluruh ASN, apalagi sekarang sudah memasuki tahapan pemilu, untuk menahan diri atau tidak melibatkan diri dalam kegiatan calon politik secara langsung ataupun di medsos,” kata Sekda Sunggono kepada Beritakaltim.
Sebagai aparat pemerintahan, kata Sunggono, sudah menjadi kewajiban untuk mendukung sepenuh hati pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk ketika memilih calon bupati dan calon wakil bupati Kutai Kartanegara untuk periode kepemimpinan 2025 hingga 2030 mendatang.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk diantaranya dalam hal penyediaan anggaran penylenggaraan Pemilu. Ada beberapa item pembiayaan yang menjadi tanggungan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dan akan mulai dianggarkan pada APBD perubahan 2023.
“Untuk anggaran insyaallah sudah kita siapkan di APBD perubahan. Baik untuk KPU maupun Bawaslu. Tentang besarannya tentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah,” kata Sunggono.
Kutai Kartanegara dengan penduduk sekitar 800 ribu jiwa, secara politis merupakan kabupaten potensial sebagai lumbung suara partai-partai politik di Kalimantan Timur. Tidak mengherankan efek dari persiapan pesta demokrasi saja sudah mulai menciptakan kubu-kubu dukungan calon tertentu. Pemkab Kukar berharap masyarakat tetap mengedepankan suasana kondusif, dengan cara saling menghormati yang berbeda pilihan. #
Reporter: Hardin | Editor: Wong | ADV/Diskominfo Kukar
>> BERITA VIDEO <<< Sekda Kukar Ingatkan Netralistas PNS Pada Pemilu 2024