BERITAKALTIM.CO-Isu pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sejauh ini telah menjadi fokus bagi tidak hanya satu, melainkan banyak perangkat daerah.
Tak terkecuali, bagi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim yang tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA seluruh Kabupaten/Kota se-Kaltim dengan topik bahasan tersebut.
Hadir membuka rakorda, Minggu (25/02/202) malam, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menekankan sedikitnya ada 3 (tiga) hal yang dapat menjadi intervensi area bagi DKP3A untuk membidik sasaran kaum perempuan yang sesuai dengan kriteria peningkatan pemberdayaan kewirausahaan perempuan yang diinginkan, hal ini sekaligus agar ada pembeda DKP3A Kaltim dengan Organisasi Perangkat Daerah lain dengan fokus dan program serupa.
“Isu pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan juga telah banyak dilakukan oleh PD lain. Oleh karenanya, agar menjadi pembeda dan DKP3A mampu menarget dengan tepat kategori perempuan yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria”
ujar Sekda Sri.
Pertama, yaitu para perempuan yang terpaksa menjadi Kepala Keluarga, dengan banyak kondisi yang menjadi sebab. Mereka dinilai perlu untuk ditingkatkan keahlian dan kompetensinya melalui sekfor kewirausahaan.
Kemudian kedua, yaitu para perempuan penyintas kekerasan selama pernikahan. Mereka membutuhkan pembinaan dan motivasi untuk dapat pulih dari trauma dan luka yang disebabkan masa lalunya. Melalui wawasan dan keterampilan berwirausaha.
“Dan juga penting yaitu area ketiga yang merupakan kaum perempuan yang mengalami kondisi miris, yaitu bekerja namun diupah jauh sekali dari upah minim yang telah ditetapkan,” imbuh Sri Wahyuni.
Wanita berhijab tersebut turut menambahkan, dengan optimal dalam mengintervensi 3 area atau lingkup kriteria ini, hal lain yang tak boleh dilewatkan adalah data yang sudah terpetakan dengan baik.
“Jika data telah terpetakan dengan baik, maka kita harap kita dapat menyajikan dan membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan mitra-mitra relevan yang dibutuhkan,” lanjut Sri Wahyuni.
Sementara itu Kepala DKP3A Noryani Sorayalita mengatakan ebagai bentuk pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan berbasi masyarakat, terkhusus kepada para perempuan kepala keluarga (Pekka) melalui program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Seperti yang kita ketahui, pentingnya memberdayakan perempuan dalam wirausaha terletak pada dampak positif terhadap keluarga, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan.
“Karenanya, dengan memberikan akses yang setara terhadap peluang bisnis dan sumber daya, kita tidak hanya membuka pintu bagi kemajuan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga, memupuk perubahan positif dalam dinamika sosial serta menciptakan kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Noryani Sorayalita.
Hal ini, lanjut Noryani Sorayalita juga merupakan salah satu upaya untuk peningkatan pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi agar dapat berperan sebagaimana mestinya untuk dapat mengangkat sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Timur.
Senada, Sekretaris Kabupaten PPU Tohir juga menambahkan persoalan ekonomi masyarakat yang kompleks salah satunya juga dimungkinkan karena kondisi seperti ketimpangan dan belum setaranya peluang bagi seluruh gender.
Kemudian, diikuti pula dengan masalah sosial, kesehatan, dan lingkungan.
“Harapannya, melalui Rakorda ini dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan isu saat ini yaitu berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan,” papar Tohir.#
Editor: Hoesin KH