BERITAKALTIM.CO – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengguncang Samarinda, Jumat (23/8/2024).
Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati halaman depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, menggemakan protes keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap menerapkan politik dinasti dan mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Aliansi Mahasiswa Kaltim, yang dipimpin oleh Korlap (Koordinator Lapangan) Muhammad Abizar Havid, menyatakan bahwa aksi ini merupakan respon atas kondisi demokrasi Indonesia yang dianggap semakin memburuk selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.
Abizar menyampaikan bahwa mereka merasa sangat gusar dengan perkembangan politik di Indonesia, terutama dengan munculnya fenomena politik dinasti yang melibatkan anggota keluarga Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik.
“Kami melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, ada banyak kebijakan dan langkah politik yang diambil oleh pemerintahan Jokowi yang patut dikritik. Namun, yang paling kami soroti adalah politik dinasti yang mengancam kualitas demokrasi kita,” ujar Abizar dengan nada tegas di hadapan ribuan demonstran yang hadir.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam demonstrasi ini adalah potensi majunya Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi, dalam Pilkada 2024. Keputusan ini dinilai sebagai wujud nyata dari politik dinasti yang tengah berkembang di Indonesia. Mahasiswa Kaltim menyuarakan kekuatiran bahwa hal ini akan menurunkan kualitas demokrasi dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
“Politik dinasti bukan hanya masalah etika, tetapi juga mengancam keseimbangan kekuasaan dan transparansi dalam pemerintahan. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan,” tegas Abizar.
Ia juga menambahkan bahwa langkah-langkah seperti ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menginginkan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan.
Selain menolak politik dinasti, Aliansi Mahasiswa Kaltim juga menentang rencana revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada 21 Agustus 2024, DPR RI secara mengejutkan menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Langkah DPR RI ini dianggap oleh Aliansi Mahasiswa Kaltim sebagai tindakan yang mencederai integritas lembaga legislatif dan menunjukkan adanya kepentingan politik yang mengabaikan kepentingan rakyat.
“Penolakan DPR RI atas putusan MK tidak hanya merusak integritas lembaga legislatif, tetapi juga mencerminkan betapa besarnya pengaruh politik dinasti dalam kebijakan-kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat,” tambah Abizar.
Keputusan DPR RI ini membuka peluang bagi Kaesang Pangarep untuk tetap maju dalam Pilkada 2024, meski ada kekhawatiran bahwa pencalonannya berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Namun, mahasiswa Kaltim tetap waspada dan terus mengawasi perkembangan ini, terutama setelah keluarnya putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mengatur ketentuan usia calon kepala daerah.
Meskipun Revisi UU Pilkada diklaim telah batal, Abizar menegaskan bahwa Aliansi Mahasiswa Kaltim akan tetap mengawal setiap perkembangan terkait undang-undang ini. Mereka tidak ingin kecolongan jika tiba-tiba RUU tersebut disahkan secara mendadak.
“Kita tidak boleh terlena. Meskipun revisi UU Pilkada sudah dinyatakan batal, kami akan tetap mengantisipasi segala kemungkinan agar pengesahan RUU Pilkada tidak terjadi secara tiba-tiba,” tegas Abizar.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kaltim tetap konsisten dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat dan bebas dari pengaruh politik dinasti. Mereka bersumpah akan terus berada di garis depan dalam melawan setiap upaya yang dapat merusak integritas demokrasi di Indonesia.
Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kaltim bukan hanya sekadar protes biasa, tetapi merupakan refleksi dari ketidakpuasan generasi muda terhadap kondisi politik yang ada saat ini. #
Reporter: Yani | Editor: Wong
Comments are closed.