BERITAKALTIM.CO — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, memaparkan rencana strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penataan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya untuk wilayah Sungai Mahakam dan Sub-DAS Karangmumus, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ballroom Midtown hotel Samarinda, Kamis (12/6/2025).
Ditemui usai Pemaparan, Seno Aji menegaskan pentingnya penyusunan master plan pengelolaan Sub-DAS Karangmumus sebagai upaya konkret menanggulangi banjir yang kerap melanda Kota Samarinda.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan aliran baru untuk mengurangi beban sungai yang sudah mengalami pendangkalan signifikan.
“Hari ini kita baru saja melakukan FGD mengenai Sub-DAS Karangmumus. Kita ingin membuat master plan bagaimana menanggulangi banjir di Kota Samarinda secara menyeluruh. Salah satu rekomendasi kami adalah menciptakan aliran baru selain Karangmumus, karena sungai ini bebannya sudah berat dan juga sangat dangkal,” ujar Seno Aji
Menurutnya, salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah pembangunan banjir kanal atau jalur aliran buatan yang langsung mengarah ke muara, tanpa harus melewati wilayah padat penduduk di Samarinda.
“Kita ingin air tidak masuk ke kota, tapi langsung tersudut ke muara melalui jalur lain. Ini solusi jangka panjang yang perlu kita rancang bersama,” katanya.
Selain Karangmumus, Pemprov Kaltim juga memfokuskan perhatian pada pengelolaan DAS Mahakam yang membentang dari Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara hingga ke Samarinda.
Seno menyebutkan akan segera menjadwalkan rapat lanjutan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV untuk membahas kebutuhan anggaran dan formulasi pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.
“Kemungkinan minggu depan kita akan duduk bersama BWS untuk membicarakan kebutuhan anggaran yang lebih besar. Saat ini, anggaran pengerukan sungai dari BWS hanya sekitar Rp10 miliar per tahun, sementara kebutuhan riil untuk normalisasi Sungai Benangaq mencapai Rp70–80 miliar per tahun,” jelasnya.
Seno menyebutkan, untuk mengoptimalkan program tersebut, Pemprov Kaltim siap mempertimbangkan bantuan pendanaan langsung melalui mekanisme belanja provinsi, menyusul sinyal positif dari Kementerian Dalam Negeri yang memperbolehkan refocusing anggaran ke sektor yang lebih kritikal seperti penanggulangan banjir.
“Kemarin kami diskusikan juga dengan Mendagri, dan efisiensi atau refocusing anggaran untuk penanganan banjir diperbolehkan, asalkan jelas prioritasnya,” ujarnya.
Terkait pembagian kewenangan pengelolaan DAS, Seno menjelaskan bahwa formulasi baru sedang disusun agar tidak terjadi tumpang tindih.
Ke depan, kata dia, BWS akan fokus menangani wilayah sungai besar, Pemprov Kaltim akan mengelola sungai-sungai kecil, sementara Pemerintah Kota Samarinda akan fokus pada anak-anak sungai atau telanase di lingkungan kota.
Seno juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare sebagai lokasi pembuangan hasil pengerukan sedimen, yang diperkirakan mampu menampung 500.000 hingga 600.000 meter kubik material lumpur dan pasir.
“Lahan ini sudah siap, dan kami sudah meminta BWS segera berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda agar dapat dimanfaatkan secepatnya,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, isu pembukaan lahan di hulu DAS Karangmumus turut menjadi sorotan. Pembukaan lahan yang tidak terkendali disebut sebagai penyebab meningkatnya sedimentasi dan memperparah banjir di wilayah hilir.
“Salah satu sasaran utama FGD ini adalah pembukaan lahan di hulu Sub-DAS Karangmumus. Ini harus ditangani serius. Kami ingin hasil FGD ini menjadi pijakan untuk kolaborasi yang lebih solid dalam penataan ruang dan lingkungan,” Pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.