BERITAKALTIM.CO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim resmi menyepakati besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp15,15 triliun. Kesepakatan tersebut telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses evaluasi sebelum ditetapkan secara resmi.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengatakan penyusunan APBD 2026 kali ini dilakukan dengan penyisiran ketat akibat adanya koreksi perhitungan pendapatan yang menyebabkan sejumlah pos anggaran harus dipangkas.
“Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, insya Allah mohon doanya. Kami bersama seluruh jajaran Pemprov Kaltim dan DPRD telah menyepakati anggaran tahun 2026 sebanyak Rp15,15 triliun, dan sudah kita ajukan ke Mendagri. Mudah-mudahan segera menjadi APBD 2026,” ujar Rudy seusai rapat paripurna pengesahan APBD 2026 di Gedung B DPRD Kaltim, Minggu malam, (30/11/2025).
Ia mengatakan masyarakat diminta bersabar, sebab proses penyisiran anggaran dilakukan menyeluruh untuk memastikan APBD tetap realistis dengan kondisi keuangan daerah.
“Mohon doanya, mohon restunya seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Anggarannya hari ini memang inilah yang ada. Ada sekitar Rp6 triliun yang terpotong, tapi ini yang terbaik,” katanya.
Menanggapi pertanyaan awak media mengenai sektor apa saja yang terkena pemangkasan anggaran, Gubernur Rudy menegaskan bahwa pemotongan dilakukan di seluruh perangkat daerah tanpa pengecualian.
“Semua dipangkas. Untuk di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semuanya dipangkas habis. Artinya hari ini kita menyesuaikan ulang agar APBD tetap seimbang dan bisa berjalan,” ujar Rudy.
Kendati mengalami pemangkasan, ia memastikan sejumlah program prioritas tetap aman, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK.
“TPP seluruh ASN dan PPPK Provinsi Kalimantan Timur semuanya aman dan terkendali,” tegasnya.
Selain TPP, Rudy memastikan Program Gratispol layanan kesehatan gratis bagi masyarakat juga tetap berjalan pada 2026.
“Program Gratispol juga insya Allah berjalan sesuai harapan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, dan persiapan pembangunan penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy mengatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemindahan IKN tetap kuat.
Menurut dia, APBD 2026 telah disusun dengan memperhatikan kebutuhan penguatan layanan dan infrastruktur pendukung IKN yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2028.
“Komitmen dan ikhtiar kita untuk Kalimantan Timur ke depan, yakinlah hakul yakin. Insya Allah kita siap menyambut Ibu Kota Nusantara di tahun 2028 nanti,” ujarnya.
Rudy tidak menampik bahwa pembahasan APBD tahun ini berjalan sangat ketat dan waktu yang dihabiskan menjadi lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Memang pembahasannya jadi mepet karena APBD kita dihitung ulang. Tim anggaran melakukan penyisiran ulang dari awal hingga akhirnya kita putuskan di angka Rp15,15 triliun,” jelasnya.
Rudy berharap agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.
“Doakan PAD kita insya Allah lebih kencang lagi ke depan,” pungkasnya.
YANI | WONG | ADV Diskominfo Kaltim
Comments are closed.