BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Salah satu kunci suksesnya adalah komitmen menjaga integritas dan tidak korupsi dengan segala bentuknya.
Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam acara pelantikan pejabat dan pengukuhan kepala sekolah di lingkungan Pemkot Samarinda, Selasa (7/2/2024).
Andi mengungkapkan, pejabat yang baru dilantik harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan jabatan dan tugasnya.
“Jangan hanya terkesan administratif dan rutin, tapi harus ada inovasi yang bisa berkontribusi pada meningkatnya daya saing daerah. Kita harus mampu memberikan solusi dan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat,” ujar Andi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya merencanakan kebijakan dengan baik, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan, pemerintah harus responsif dan antisipatif terhadap kejadian-kejadian yang disebabkan oleh adanya masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas.
“Kita harus melakukan pengkajian tahap akhir untuk kemudian kita respon dengan kebijakan yang akan kita ambil. Kita harus mempertimbangkan semua sisi, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun lingkungan,” kata Andi.
Orang nomor satu di Samarinda juga mengharapkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi penegak Peraturan Daerah (Perda) untuk terus meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan pengetahuan terhadap manajemen pengelolaan penegakan Perda dan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Setiap OPD sudah memiliki tupoksi masing-masing. Kita harus saling bersinergi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Jangan ada ego sektoral atau tumpang tindih kewenangan,” tegas Andi.
Salah satu OPD yang mendapat perhatian khusus dari Andi adalah Dinas Perikanan. Ia mengatakan, Dinas Perikanan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perikanan telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu komoditas yang sering mengalami kontraksi pada kegiatan pengendalian inflasi adalah ikan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kapasitas produksi perikanan kita, terutama perikanan budidaya air tawar. Kita juga harus melakukan pendataan, manajemen, dan koordinasi dengan proses dalam hal pengelolaan untuk ikan tangkap,” jelas Andi.
Andi juga mengatakan, Dinas Perikanan harus menjadi penguat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pengolahan ikan. Ia mengingatkan, bahwa Pemkot Samarinda baru saja mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUM RT), yang salah satu unit usahanya adalah budidaya ikan tawar.
“Perikanan bisa menjadi regulator dan supporting terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kita harus memberikan bimbingan, fasilitasi, dan bantuan kepada para pelaku UMKM, agar mereka bisa berkembang dan mandiri,” pungkasnya. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong