BeritaKaltim.Co

Neni Minta Pos Anggaran Algaka Dikurangi

Neny anggota DPR RIBONTANG, BERITAKALTIM.com – Anggaran Pilwali sebesar Rp 10 miliar yang dianggap minim oleh KPU Bontang, menuai sorotan. Neni Moerniaeni legislator dari Kota Taman di DPR RI menyatakan, KPU sejatinya tak perlu risau. Pun dengan Pemkot dan DPRD. Sebab, kondisi itu bisa disiasati.

“Memang APBD Kota Bontang sudah diketuk Desember 2014 lalu. Dan saya tidak yakin di APBD kemarin telah dianggarkan buat Pilkada serentak. Mungkin itu bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015,” ujar anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar ini.

Neni mengungkapkan, alokasi dana untuk Pilwali memang sudah diketuk. Tetapi, menurut info dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang, kocek yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dari info yang dilansir KPU Bontang, lanjut Neni, dana APBD yang dialokasikan hanya Rp 10 miliar.

“Padahal, kebutuhan dana yang diajukan KPU sekitar Rp 23 miliar,” ujar mantan Ketua DPRD Bontang ini. “Nah, mungkin kekurangannya itu bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan nanti. Tapi perlu diingat, sebelum ada payung hukumnya Pemkot dan DPRD harus hati-hati saat mengalokasikan dana buat Pilkada nanti,” sambung Neni.

Rata-rata kebutuhan dana buat menggelar Pilkada serentak mencapai Rp 25 miliar hingga Rp 50 miliar. Bagi Neni, angka itu fantastis. Padahal, kebutuhan dana buat Pilkada masih bisa diminimalisir. “Sangat bisa,” tegas Neni.

Misalnya, anggaran untuk alat peraga kampanye. Neni menyatakan, dana untuk itu masih bisa dikurangi. “Bisa dibuat aturan, masing-masing calon hanya boleh memasang satu spanduk di setiap kecamatan dan kelurahan. Selain hemat juga kelihatannya rapi. Kalau selama ini kan tidak diatur. Hampir seluruh kota ditutupi spanduk dan stiker gambar calon walikota,” pungkas Neni.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui belum ada payung hukum untuk pengalokasian dana Pilkada serentak. Oleh karenanya, Tjahjo berjanji akan menyiapkan payung hukum agar pemerintah daerah bisa menggunakan APBD untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2015.

Bahkan, Tjahjo menyarankan bagi daerah yang belum menganggarkan biaya Pilkada serentak pada APBD 2015 bisa menggunakan dana dari pos yang lain. Tjahjo meminta para kepala daerah harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait mulai dari DPRD dan KPU setempat soal berapa dana yang dibutuhkan.#fs

Leave A Reply

Your email address will not be published.