SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Ramainya pemberitaan mengenai pemblokiran situs-situs Islam Radikal yang ditengarai menyebarkan ajaran intoleransi Tampaknya menuai masalah diberbagai sisi.
Hak ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi. Menurutnya, pemblokiran situs-situs yang diduga menyebarkan ajaran intoleransi bisa jadi ancaman berekspresi. Sebab, pemblokiran tersebut tak didasari proses putusan pengadilan terlebih dahulu. Hanya berdasarkan rekomendasi sebuah badan.
“Untuk melakukan suatu pemblokiran situs hendaknya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak hanya berlaku pada satu usul saja, dicari dulu dasar-dasar yang lain,” kata Ahmad –sapaan akrabnya.
Ahmad menakutkan, jika asal main blokir seperti nantinya bukan tidak mungkin situs-situs lain yang memiliki konten kritis terhadap kebijakan pemerintah akan menjadi korban pemblokiran selanjutnya. Hal ini sama saja dengan mengembalikan kebijakan berazaskan era orde baru, yang menghalang-halangi kebebasan berekspresi. Terlebih, jika pemblokiran hanya berdasarkan rekomendasi pihak tertentu, maka rawan terjadi penyalahgunaan kepentingan.
“Prosedurnya tak boleh semudah itu. Semua tindakan pemerintah harus dilakukan dengan menyimpulkan berbagai macam kebijakan. Jangan hanya terkoordinir oleh pihak-pihak tertentu,” kata Ahmad lagi.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menambahkan. Idealnya, pemblokiran situs berdasarkan rekomendasi pengadilan. Akan lebih baik jika kontennya Islami, pemerintah minta rekomendasi Kemenag & MUI untuk
melakukan sinergi terkait pemblokiran ini.
Karena tak sedikit, situs dengan konten islami juga membawa unsur positif yang justru memberikan tambahan wawasan pencerahan.
“Di sini, lebih baik pemerintah terkait lebih fokus pada pemblokiran situs yang mengandung unsur dewasa (porno). Ada 13 negara yang mampu memblokir situs berkonten nyeleneh tersebut, lantas kenapa Indonesia tidak bisa?” tutup Ahmad. (adv/tos/oke)
Teks foto: AHMAD ROSYIDI