SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Hingga sejauh ini pemerintah dinilai masih belum melakukan upaya maksimal dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Terutama pasca banyaknya PHK dari sektor pertambangan, maupun bagi mereka yang baru lulus kuliah.
Untuk itu anggota Komisi II DPRD Kaltim Ahmad mengatakan saat ini Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai solusi mengurangi jumlah pengangguran.
“DPRD sudah berulang kali mengimbau tentang bagaimana solusi mengatasi persoalan ini. Akan tetapi sejauh ini belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah. Padahal, kalau terus dibiarkan begitu saja jumlah pengangguran di Kaltim akan terus bertambah,” kata Ahmad.
Bertambahya jumlah pengangguran selain dikarenakan PHK, yang paling ikut berpengaruh adalah para pendatang yang belum memiliki status pekerjaan jelas. Ditambah beban mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi.
Menurut Ahmad, pemerintah seharusnya mampu membuat program baik jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang terkait masalah ini. Baik dengan membuka banyak peluang dari instansi pemerintah hingga kebijakan yang melibatkan pihak swasta.
Kendati demikian, yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan kemandirian di tengah masyarakat dalam membangun dunia usaha. Karena dengan didukung oleh pemerintah mereka akan mampu bangkit di tengah keterpurukan.
“Ekonomi global memang sedang sulit, dolar kian melonjak dari rupiah. Beberapa pengusaha terpaksa harus gulung tikar atau menambah hutang ke Bank. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan menambah buruk ekonomi masyarakat, harus ada segera langkah dari serius dari pemerintah,”tutur Ahmad.
Membangun pengembangan ekonomi kerakyatan haruslah berbasis kepada ramah lingkungan, artinya dengan membuka sektor pertanian dalam arti luas yang dapat selalu diperbaharui adalah merupakan solusi yang paling tepat.
“Terkait dengan jenisnya, bisa disesuaikan dengan jenis struktur geografis dari masing-masing daerah sehingga kedepan dapat menciptakan sebuah produk unggulan dan menjadi penopang ekonomi kerakyatan,” jelas Ahmad.
Sistemnya pun juga harus lebih cerdas, yakni dengan menggunakan lahan pertanian sendiri hingga panen tidak langsung dipasarkan. Tetapi dibuat sejumlah produk olahan yang ditampung oleh sebuah pabrik moderen lalu dipasarkan ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri.”Intinya bagaima pemerintah saja. Kalau mereka serius maka bukan tidak mungkin pasti akan terjadi,” tegas politikus asal Golkar ini. (adv/bar/oke)
Teks foto: Ahmad
