SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Hasil rapat internal Komisi II DPRD Kaltim, Selasa (6/5), bersepakat akan menuntut hak pembagian dana bagi hasil Provinsi Kalimantan Timur dari crude palm oil (CPO) ke pemerintah pusat sehingga masyarakat lebih dekat dengan kesejahteraan.
“Bayangkan kurang lebih Rp 9 triliun dana dari hasil CPO yang masuk ke pusat. Daerah tidak mendapat hasil apapun selain dari perizinan saja, atau apabila pemerintah terlibat sharing saham melalui perusahaan daerah. Ini yang ingin kami tuntut ke pemerintah pusat. Rencananya 11 Mei ini Komisi II akan menyambangi DPR guna membicarakan hal ini,” kata anggota Komisi II DPRD Kaltim Suterisno Toha.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, Komisi II akan berupaya maksimal agar Kaltim bisa mendapatkan haknya, mengingat kini DPR sedang membahas rancangan perubahan Undang-Undang 33/2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Suterisno menambahkan karena pemerintah belum mengambil sebuah kebijakan terkait hal ini, Komisi II akan melakukan perjuangan sendiri ke pusat agar keinginan Kaltim bisa terakomodir.
Salah satu caranya ke depan Komisi II akan berkoordinasi dengan provinsi lain terkait penggalangan dukungan. Pasalnya, kini ada sembilan belas daerah penghasil CPO yang tidak mendapat dana bagi hasil sebagaimana Kaltim.
“Tidak hanya Kaltim, daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Jika Kaltim Rp 9 triliun maka diyakini daerah lain pun pastinya cukup besar. Sudah saatnya daerah berani menyuarakan pendapatnya ke pemerintah melalui cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang,”ujar Suterisno.
Menurutnya, apabila pembagian hasil dari CPO sudah terakomodir dalam salah satu pasal UU 33/2004 maka daerah akan mendapat suntikan anggaran yang nantinya akan diperuntukkan kepentingan orang banyak, khususnya pembangunan dalam arti luas.
“Banyak proyek pembangunan Kaltim yang membutuhkan biaya. Sehingga apabila ada tambahan pemasukan bagi APBD maka dipastikan penyelesaiannya semakin dekat. Yang paling penting adalah bagaimana nantinya kesejahteraan masyarakat bisa semakin dekat,” harap Suterisno. (adv/bar/oke)
TEKS FOTO: suterisno toha
Trending
- Korban kecelakaan kereta api di Bekasi dievakuasi ke RS
- Tabrakan KRL di Bekasi Timur, Kantor SAR kerahkan tim ke lokasi
- BMKG prakirakan hujan lebat guyur sejumlah wilayah Indonesia
- Massa Aksi Kembali Padati Kantor Gubernur Kaltim, Lanjutkan Penyampaian Tuntutan
- Ribuan Massa Aksi Padati Teras Samarinda, Bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Temui Massa, Hasanuddin Mas’ud di Luar Kota
- Muhammad Barkati Imbau Massa Aksi Jaga Kondusivitas dan Hindari Provokasi
- Ribuan Massa Ormas Padati DPRD Kaltim, Tuntut Hentikan Praktik KKN
- Polda Kaltim Bongkar 11 Kasus Penyelewengan BBM Subsidi, 12 Tersangka Diamankan
- BMKG: Gempa Pulau Batang Dua-Ternate akibat deformasi kerak bumi
Komisi II Tuntut Dana Perimbangan CPO ke Pusat
Next Post