SENDAWAR,BERITA KALTIM.COM- Dianggap menyalahi administrasi lahan bangunan, proyek BLKI UPTD Disnakertrans Kaltim bernilai miliaran rupiah yang terletak di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat terbengkalai dan menuai pertanyaan publik karena terkesan membuang uang rakyat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kubar Drs.Hermanuddin,MM, melalui sekretaris Disnaker Kubar Yulius Memphin,SH,MH mengatakan, dari awal menyangkut peruntukan lahan bangunan sudah salah.
Lokasi lahan tersebut semula direncanakan untuk pembangunan terminal kabupaten. Namun oleh Pemkab Kubar dipinjamkan ke UPTD Disnaker Propinsi Kaltim dengan jangka waktu sekitar 30 Tahun.
“Seharusnya pekerjaan surat penyerahan dan pengurusan kepemilikan lahan tersebut dapat dihibahkan ke dinas tenaga kerja propinsi,dengan alasan UPTD dimaksud adalah milik propinsi bukan UPTD Kubar,” papar .
Yulius.
Dijelaskan, sumber pelaksanaan pekerjaan proyek BLKI berdasarkan kesepakatan MOU antara Bupati Kubar Ismael Thomas, yakni menyerahkan tanah milik Dinas Perhubungan Kubar yang bernomor 560/716/Disnaker-TU.P/VII dan No.032/7058/DTKT 2011,Tentang Pengelolaan Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) di Kabupaten Kutai Barat.
Surat perjanjian pinjam pakai antara Pemkab Kubar dengan propinsi Kaltim masing -masing ditandatangani Bupati Kubar Ismael Thomas dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, disertai surat penunjukan lokasi dengan keputusan Bupati Kubar No.641/K.377/2010 Tentang penetapan Lokasi pembangunan Balai Latihan Kerja dan Industri Kubar UPTD Propinsi kaltim.
“Intinya terjadi kesalahan administrasi pengadaan lahan, sehingga pelaksanaan proyek tersebut dan pertanggungjawaban secara administrasi oleh disnaker propinsi kaltim. Karena anggaran proyek ini kan dari provinsi, mungkin lebih jauh bisa ditanyakan ke Disnaker Provinsi Kaltim,” katanya kepada BERITAKALTIM.COM, Rabu (13/01/2016) di ruang kerjanya. #hen
Comments are closed.