BeritaKaltim.Co

Masyarakat Harus Tangguh Ketika Menghadapi Bencana

NUNUKAN, BERITAKALTIM.COM – Gubernur Kalimantan Utara, DR H Irianto Lambrie membuka Rapat Koordinasi Penangulangan Bencana Se Kalimantan Utara diikuti sebanyak 120 peserta dari lima kabupaten se Kalimantan Utara berlangsung di Hotel Laura jalan Ahmad Yani Nunukan, Senin (14/3/2016).

Rapat Koordinasi Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara bertajuk “Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana Melalui Penguatan Koordinasi Serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat” bertujuan menciptakan pemahaman persepsi yang sama terkait penangulangan bencana di daerah dan terlaksananya koordinasi yang kuat, baik dalam upaya mengurangi resiko bencana di kabupaten dan kota, serta terwujudnya pemahaman yang sama dalam melaksanakan pemetaan wilayah bencana di daerah masing-masing. Langkah pencegahan yang berbasis masyarakat dan upaya strategis penanganan penangulangan bencana daerah.

Menurut Gubernur Kalimantan Utara, bahwa rapat koordinasi ini baru pertama kali dilaksanakan setelah pelantikan gubernur terpilih.

“Insyak Allah, rapat koordinasi dilakukan terus menerus agar pelaksanaan terjadinya bencana kita tidak kaku menghadapinya seperti terjadinya banjir dan kebakaran yang sering terjadi di Kalimantan Utara,” ujar gubernur.

Selain itu, kata gubernur, kita selalu koordinasi dengan Badan Nasional Penangulangan Bencana Pusat (BNPP) termasuk juga masalah anggaran semuanya dari pusat.

“Olehnya itu, Saya menghimbau kepada peserta rapat koordinasi hasilnya nanti betu-betul positif bisa kita laporkan ke pusat tentang kondisi wilayah dan daerah rawan bencana banjir seperti Kecamatan Sembakung. Wilayah Kota Tanjung Selor selalu banjir bahkan setiap tahun seperti yang terjadi tahun lalu, kantor Gubernur Kaltara juga ikut terendam banjir dan hasilnya akan kita sampaikan kepada BNPB Pusat,” imbuhnya.

Secara global, menurut gubernur, bahwa wilayah Kalimantan Utara ini termasuk wilayah rawan bencana secara geografis termasuk bencana longsor dan banjir.

“Olehnya itu pemerintah daerah tidak bisa lagi menunggu terjadinya bencana baru dilakukan langkah- langkah dalam melakukan penanganan. Harus ada langkah- langkah antisipasi atas bencana yang akan terjadi,” tandasnya.

Untuk meningkatkan kapasitas ketangguhan masyarakat ketika menghadapi bencana berdasarkan fakta dan bencana yang terjadi selama ini, diyakini gubernur, dikarenakan keterbatasan kemampuan kapasitas masyarakat sendiri. #yusuf palimbongan

Comments are closed.