BERITAKALTIM.CO-Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Kaltim di Ruang Lily Swiss Belhotel Borneo Samarinda, Kamis,(21/3/2024)
Momentum penting ini dalam rangka mengulas capaian dan tantangan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Dasmiah, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kaltim Masitah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam paparannya menyampaikan bahwa hingga Februari 2024, terdapat 85,6 persen peserta BPJS yang aktif, sementara 15 persen data peserta BPJS tidak aktif di Kaltim, menjadi perhatian serius pemerintah.
“Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka keanggotaan BPJS di Kaltim mencapai 100 persen, tidak semua peserta secara aktif memanfaatkan layanan tersebut,” kata Sri Wahyuni.
Sri wahyuni menyampaikan, Rapat koordinasi (Rakor) dengan BPJS dilakukan secara berkala setiap semester untuk membahas peningkatan partisipasi peserta yang tidak aktif.
Kaltim memiliki keanggotaan BPJS yang melampaui 100 persen karena tidak dapat membatasi pendaftaran peserta dari luar Kaltim yang bekerja di wilayah tersebut, sehingga secara otomatis menambah jumlah peserta BPJS.
“Selain itu juga masih terdapat peserta yang tidak aktif, baik karena ketidak lanjutan pembayaran maupun faktor lain seperti perpindahan tempat tinggal” ungkap Sri Wahyuni.
Menurut Sri Wahyuni, salah satu kendala yang dihadapi adalah antrian dalam layanan kesehatan, yang dapat disebabkan oleh proses rujukan yang tidak lancar.
Oleh karena itu, perbaikan sistem rujukan menjadi salah satu fokus dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS.
“Untuk itu dilakukan pemetaan kebutuhan kesehatan setiap bulan untuk mengetahui tren penyakit yang dominan di setiap wilayah, sehingga penanganannya dapat lebih terarah.” jelas Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni mengatakan, data yang telah terkumpul akan dievaluasi dan disusun dalam rapat koordinasi selanjutnya dengan BPJS untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Karena itu tentunya diharapkan capaian Universal Health Coverage (UHC) dapat semakin optimal di Provinsi Kalimantan Timur,” papar Sri Wahyuni.#
Reporter : Yani|Editor: Hoesin KH