BERITAKALTIM.CO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memantapkan langkah menghadapi tantangan fiskal di penghujung tahun anggaran 2025. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah fokus menyiapkan strategi keuangan yang adaptif, di tengah berkurangnya alokasi dana transfer pusat dan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.
Hal itu disampaikan Seno Aji usai memimpin briefing dan penyampaian target kerja kepada seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, Samarinda, Senin (13/10/2025).
Dalam arahannya, Seno menyebut bahwa penetapan anggaran (pengetokan) sudah dilakukan. Namun, masih akan ada peluang penambahan alokasi dari pemerintah pusat pada awal tahun mendatang.
“Arahan Pak Gubernur tadi menyampaikan kalau untuk pengetokan sudah dilakukan. Tapi ada informasi dari Pak Menteri bahwa pertambahan dari anggaran ini akan dilakukan di kuartal pertama tahun 2026. Jadi antara Februari atau Maret nanti akan terjadi penambahan yang dijanjikan oleh Pak Menteri Keuangan,” kata Seno.
Ia menjelaskan, tambahan itu kemungkinan berasal dari skema transfer ke daerah yang tengah dikaji ulang oleh Kementerian Keuangan. Namun di sisi lain, Seno mengakui bahwa posisi keuangan Kaltim tahun ini masih menghadapi tantangan berat.
Meski demikian, Seno mengakui bahwa hingga saat ini total DBH dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih menyisakan kekurangan sekitar Rp3 triliun lebih.
Menurut dia, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah.
“DBH Kaltim tahun ini masih kurang sekitar Rp3 sekian triliun, begitu juga PAD-nya. Nah itu yang sedang kita kejar dan optimalkan,” ujarnya menegaskan.
Dampak pengurangan alokasi dana pusat tak hanya dirasakan di tingkat provinsi, tetapi juga di kabupaten dan kota. Seno menjelaskan bahwa bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi kepada kabupaten/kota telah dialokasikan, namun nilainya ikut menurun karena kondisi fiskal yang serupa.
“Kalau Bankeu sudah kita alokasikan, tapi kan sama-sama berkurang provinsi berkurang, kabupaten/kota juga berkurang. Jadi kita dorong mereka untuk meningkatkan PAD masing-masing,” kata Seno.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat, melainkan harus mulai memperkuat kemandirian fiskal. Salah satu caranya adalah dengan menggali potensi ekonomi lokal dan memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan.
“Kita tidak boleh berpangku tangan terhadap DBH. Kita harus tingkatkan PAD masing-masing. Nanti kita juga akan diskusikan kegiatan mana saja yang bisa digabung antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Seno.
Kaltim dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor migas, batubara, dan hasil hutan. Namun, ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam menjadikan struktur pendapatan daerah rentan terhadap fluktuasi global dan perubahan kebijakan pusat.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.