BERITAKALTIM.CO – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan para tokoh yang hadir merupakan mantan pejabat penting di bidang ekonomi dan moneter, termasuk eks menteri dan mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka di antaranya Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.
Airlangga menjelaskan para tokoh ekonomi tersebut menyampaikan pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, mulai dari lonjakan harga minyak dunia, tekanan inflasi, hingga perubahan nilai tukar rupiah. Ia mencontohkan Indonesia pernah menghadapi lonjakan harga minyak hingga mencapai 140 dolar Amerika Serikat per barel pada 2005.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar (AS per barel),” kata Airlangga.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibandingkan sejumlah periode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi disebut lebih kuat dan depresiasi nilai tukar rupiah juga masih terkendali.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ujar Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga meminta jajaran pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, terus memonitor regulasi untuk memperkuat stabilitas sektor finansial dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan nasional.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menilai perlu dilakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan mengingat jumlah bank di Indonesia cukup banyak. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap kuat menghadapi dinamika global.
Pertemuan tersebut disebut menjadi bagian dari pendekatan pemerintah dalam mengedepankan pengalaman, kewaspadaan, dan penguatan fundamental ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.
WONG
Comments are closed.