BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mulai memperketat pengawasan terhadap standar kebersihan dan sanitasi usaha restoran seiring meningkatnya tuntutan keamanan pangan dan kualitas layanan bagi konsumen.
Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 yang mewajibkan seluruh restoran memenuhi standar higiene sanitasi sebagai bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan bahwa sertifikat laik higiene sanitasi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan indikator utama kelayakan operasional usaha kuliner.
“Pengawasan kami perketat karena sertifikat higiene sanitasi ini bukan hanya formalitas, tetapi bukti bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Dalam ketentuan itu, restoran kategori menengah rendah hingga tinggi diwajibkan mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi paling lambat satu tahun setelah mulai beroperasi. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup kualitas air bersih, kebersihan dapur, sistem pembuangan sampah, hingga pengelolaan limbah.
“Pemeriksaan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai bahan baku, proses pengolahan, sampai penyajian ke konsumen,” kata Aspiannur.
Ia menjelaskan bahwa kelengkapan fasilitas pendukung juga menjadi perhatian, seperti penggunaan grease trap pada saluran pembuangan untuk memisahkan lemak, serta kitchen hood dengan penyaring guna menjaga sirkulasi udara di dapur.
“Dapur harus memenuhi standar, termasuk adanya sistem drainase yang baik dan alat penyaring lemak agar lingkungan kerja tetap bersih dan sehat,” tambahnya.
Untuk restoran kategori menengah tinggi dan tinggi, standar yang diterapkan lebih ketat. Selain aspek kebersihan, pelaku usaha juga diwajibkan menyediakan perlengkapan keselamatan kerja seperti fire blanket, sistem pemadam kebakaran, dan alat deteksi kebocoran gas.
“Untuk kategori lebih tinggi, aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Harus ada alat mitigasi risiko seperti pemadam kebakaran dan deteksi kebocoran gas,” jelasnya.
Menurutnya, masih ditemukan pelaku usaha yang belum memandang serius pentingnya standar sanitasi. Padahal, risiko yang ditimbulkan dari pengelolaan kebersihan yang buruk dapat berdampak luas, baik terhadap kesehatan konsumen maupun keberlangsungan usaha.
“Kalau sanitasi diabaikan, dampaknya bisa fatal. Bukan hanya kesehatan pelanggan yang terancam, tetapi kepercayaan terhadap usaha itu juga bisa hilang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah terus menggencarkan sosialisasi agar pelaku usaha memahami pentingnya penerapan standar tersebut secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi.
“Kami terus melakukan sosialisasi agar pelaku usaha paham bahwa ini adalah investasi jangka panjang bagi usaha mereka,” ucapnya.
Selain itu, restoran juga diminta menyediakan fasilitas penunjang seperti toilet yang bersih dan terpisah, tempat sampah organik dan nonorganik, serta instalasi air bersih yang rutin diuji.
“Fasilitas dasar seperti toilet bersih dan pengelolaan sampah juga wajib diperhatikan karena itu bagian dari pelayanan kepada konsumen,” tambahnya.
Aspiannur menilai, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kebersihan menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk berbenah. Ia menyebut bahwa tingkat kepercayaan pelanggan kini sangat ditentukan oleh kondisi sanitasi dan tata kelola restoran.
“Sekarang konsumen semakin kritis. Mereka melihat kebersihan sebagai faktor utama sebelum memutuskan makan di suatu tempat,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pelaku usaha di Bontang dapat segera menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas industri kuliner daerah dapat meningkat dan mampu bersaing secara sehat.
“Kalau semua pelaku usaha patuh, industri kuliner kita bisa tumbuh lebih sehat, profesional, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
Lia Abdullah | Wong | ADV
Comments are closed.