TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com- Efek domino dari berdirinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bergerak juga di masyarakat. Semua ormas, OKP, sampai organisasi politik berdiri untuk level provinsi. Belum lagi organisasi lokal seperti paguyuban dan kerukunan umat beragama. Ada kesan membanggakan ketika ia hadir dalam peresmian pendirian organisasi yang menguatkan pemerintahan, termasuk di antaranya melantik Wali Kota Tarakan dan Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung.
Pada tanggal 17 Maret 2014, Penjabat Gubernur Irianto Lambrie melantik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltara masa bhakti 2014-2018 di Kantor Gubernur Kaltara.
FKUB ini sendiri akan menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakaan pembinaan-pembianaan terhadap umat beragama, yang hubungannya bersifat konsultatif, yang secara jelas diatur pada Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Kesempatan itu dimanfaatkan Irianto Lambrie untuk menyatukan persepsi dalam membangun Kaltara.
“Kebersamaan dan keharmonisan ini harus selalu dijaga dengan baik. Karena pembangunan Kaltara akan berjalan mulus jika keadaan kondusif dan seluruh elemen masyarakat khususnya FKUB bersama-sama memelihara, mendukung dan merawat Kaltara agar kelak menjadi pemerintahan yang dapat mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat Kaltara,” ujarnya.
Kemudian pada 9 Juni 2014, Penjabat Gubernur yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Korpri Kaltim melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bulungan. Inilah moment yang baik bagi Pemprov Kaltara untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemerintahan di Kaltara, khususnya di Kabupaten Bulungan.
Sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) senior, tentu Irianto punya pengalaman yang panjang di tubuh Korpri. Untuk itu ia meminta anggota Korpri memiliki visi dan misi yang rasional, berkarya dan memberikan pelayanan prima pada publik tanpa mengecewakan kehendak rakyat.
Satu hal yang ditekannya kepada anggota Korpri, bahwa seorang pegawai yang tergabung dalam Korpri yang notabene merupakan abdi pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat, harus betul-betul melaksanakan tugas dan wewenang tak mengenal tempat, waktu.
“Dalam posisi benar, seorang Korpri tak harus gentar dengan ancaman dan intervensi dari pihak luar,” ujar Irianto, waktu itu.
Tapi ada satu peristiwa yang membanggakan Irianto Lambrie terkait penguatan organisasi pemerintahan. Yakni ketika ia harus melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih Sofyan Raga dan H K Arief Hidayat, pada 1 Maret 2014.
Dari pelantikan itu mengirim pesan kepada masyarakat bahwa organisasi pemerintahan di DOB (Daerah Otonom Baru) Provinsi Kaltara sudah ada dan menjalankan fungsinya berdasar konstitusi.
Tanggal 19 Januari 2015, Penjabat Gubernur Irianto Lambrie juga melantik Penjabat Bupati Tana Tidung Akhmad Bey Yasin di Kantor Gubernur Kaltara. Pelantikan ini, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Tana Tidung yang habis masa jabatan 18 Januari 2015.
Terakhir beberapa waktu lalu, Irianto juga telah mengukuhkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kaltara.
Pembentukan organisasi itu diharapkan dapat membendung masyarakat Kaltara dari oknum yang sengaja memecah belah dengan berbagai tindakan provokasi.
Hal ini tidak dibenarkan, karena masyarakat Kaltara sudah saatnya bersatu untuk menbangun Provinsi baru ini.
“Jangan sampai masyarakat kita terpecah belah, karena jika itu terjadi maka Kaltara tidak akan menjadi yang terdepan,” jelas Irianto.
Dengan begitu, dia mengajak para petinggi masing-masing organisasi, agar terus bermitra bersama pemerintah untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Dengan demikian keberadaan organisasi kemasyarakatan memberikan sumbangsih positif bagi percepatan pembangunan agar Kaltara mampu bergerak cepat menuju yang terdepan. #hmsprov/adver
Teks foto: Pj Gubernur Irianto Lambrie usai melantik Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung, Bey Yasin.
