BeritaKaltim.Co

Perjelas Dana Desa, BPPMPD Rencanakan Bikin Website

perkampungan di Desa Apau Ping, Malinau, Kalimantan UtaraTANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com– Masalah penyaluran dana desa menjadi perhatian serius Wahyuni Nuzband Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Utara (BPPMPD Kaltara).

Apalagi ketentuannya harus ada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di mana banyak kepala desa belum mengerti.

“Setiap kepala desa yang terpilih itu harus mengurus RPJMDes. Jadi selama lima tahun mereka mau apa saja. Sedangkan yang tahunannya itu RKPDes. Nah, untuk itu desa-desa kita mengalami kesulitan,” ujar Yuni, Kamis (30/4/2015).

Lanjut dikatakannya, mengingat pihaknya mengalami keterbatasan dalam memberikan pemahaman dan pembimbingan terkait hal itu, maka dari itu dirinya ingin membuka replikasi dalam bentuk website untuk memberikan informasi.

“Jadi di situ nanti, mereka (para kepala desa, Red) tidak hanya mendapatkan informasi. Tapi mereka juga dapat berkomunikasi dengan kami jika mereka belum paham terkait pembuatannya dan sebagainya,” kata dia.

“Jadi nanti kami akan koreksi apa yang mereka masukkan,” sambungnya. Seraya mengatakan makanya disitu nantinya ada komunikasi dalam bentuk interaksi. Biasanya website itu hanya bersifat informasi.

Saat ditanyakan website yang dapat diakses, kata dia, saat ini pihaknya baru melakukan rancangan. Namun demikian, lanjutnya, sejauh ini sudah ada kepala desa yang menyampaikan RPJM dan RKPD. Diantaranya, seperti Bulungan. Pemerintah setempat sudah ada upaya untuk melakukan bimbingan teknis (Bimtek) untuk desa-desanya.

Hanya saja, kata dia, informasi terakhir yang didapatkan oleh pihaknya dari daerah, untuk saat ini sudah disesuaikan lagi dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Sehingga harus di Revew kembali. Karena setiap pergantian kepala desa itu RPJMDes juga berganti. “Jadi ketika mereka mengatakan ikut yang lama saja (Copy Paste) itu tidak bisa. Karena selalu ada perubahan,” jelasnya.

Terkait hal itu, kata dia, dalam waktu dua minggu ini dirinya akan mensosialisasikan kepada stakehoulder.

Dikatakan olehnya, 5 Mei nanti pihaknya akan ada kegiatan bimbingan penyususnan RPJMDes. Namun demikian, lanjutnya, yang menjadi permasalahan disini terkait masalah anggaran yang terbatas. Untuk tahun ini saja pihaknya hanya mampu memberikan bimbingan terhadap 50 kepala desa, sementara desa yang ada sebanyak 444.

“Artinya, 50 kepala desa itu, dari masing-masing desa ada 10 yang menjadi perwakilan untuk percontohan. Dengan harapan mereka (desa perwakilan, Red) dapat memberikan contoh kepada desa yang lainnya,” singkatnya. #hmsprov

 

Teks foto: Perkampungan di Desa Apau Ping, Malinau, Kalimantan Utara.

Leave A Reply

Your email address will not be published.