Dinas Atau Plesir?
Meninggalkan Kaltim selama 12 hari ke Moskow, Rusia, membuat Koalisi Masyarakat Sipil di Samarinda bertanya-tanya. Apa urgensinya ya?
Situasinya sedang tidak tepat. Di saat masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia didera asap kebakaran hutan, tiba-tiba sang Gubernur bersama rombongan (total 17 orang) berangkat ke Moskow.
Ini keberangkatan kedua kali setelah pada 3 November 2013 silam Gubernur dengan membawa rombongan juga, menemui para petinggi Rusia. Waktu itu, agendanya adalah mengkomunikaskan kembali rencana perusahaan negara itu membangun rel kereta api.
Karena MoU sudah diteken dan dalam perencanaan Rusia Railways memulai proyek tahun 2014 dan selesai 2017, yakni membangun rel kereta api sepanjang 240 Kilometer dengan investasi Rp24 Triliun.
“Kami mempertanyakan seberapa penting kunjungan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bersama lima pimpinan SKPD dan rombongan ke Rusia? Itu berpotensi menghamburkan uang rakyat hingga lebih Rp1 miliar,” ungkap Carolus Tuah, Koordinator Pokja 30 di Samarinda.
Aktivis pemerintahan bersih itu menghitung, uang negara yang digunakan Gubernur beserta rombongan ke Rusia selama dua pekan lebih Rp1 Miliar rupiah. Itu berdasarkan beberapa komponen yakni, uang saku dan uang harian, biaya tiket serta biaya hotel atau penginapan.
“Menurut perhitungan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 090/K.B/2015 tentang Uang Harian dan Uang Saku perjalanan dinas luar negeri, tarif kamar hotel bintang lima selama 12 hari, maka diperoleh uang negara yang diduga digunakan mencapai Rp1.153.208.000,” ungkap Carolus Tuah.
Tak kalah sengit adalah Dinamisator Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Kaltim, Merah Johansyah. ia kecewa karena keberangkatan Awang Faroek bersama rombongan ke Rusia, menggunakan cara-cara tidak etis, karena memanfaatkan fasilitas istimewa yang menggunakan uang rakyat.
“Ini harus disikapi sebab kami tidak melihat adanya urgensi keberangkatan Gubernur Kaltim dan lima pimpinan SKPD itu ke Rusia,” ujar Merah Johansyah.
Baik Pokja 30 maupun Jatam lanjut Merah Johansyah, mendesak Gubernur Kaltim dan lima pimpinan SKPD tersebut, menjelaskan seberapa penting perjalanan ke Rusia kepada masyarakat serta menyampaikan dari mana anggaran perjalanan tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim juga tambah dia, mendesak DPRD menggunakan fungsi kontrolnya dengan memanggil gubernur dan lima pimpinan SKPD tersebut.
“Jika penggunaan anggaran negara sebesar Rp1,1 miliar tersebut benar, maka ini merupakan pemborosan dan menghabur-hamburkan uang rakyat. Sebaliknya, jika anggaran tersebut dari pihak swasta, maka ini rentan dengan gratifikasi,” kata Merah Johansyah.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Fathurroziqin juga menyanyangkan kunjungan Awang Faroek bersama rombongan, justru di tengah warga berjibaku dengan bencana asap dan pembahasan RAPBD 2016 yang akhirnya jadi terbengkalai.
“Mestinya, dua hal itu menjadi prioritas dan bukan malah plesiran ke luar negeri,” kata Fathurroziqin.
Sementara, pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah mengatakan, jika kunjungan ke luar negeri Gubernur Kaltim bersama rombongan menggunakan biaya pihak swasta, maka hal itu rentan dugaan gratifikasi karena masuk dalam kategori Undang-undang Tipikor.
“Pembiayaan oleh pihak swasta itu rentan terindikasi sebagai upaya mempengaruhi pengambilan keputusan dan terkait kewenangan oleh investor seperti yang diatur ada pasal 12 huruf a juncto pasal 12B ayat 1,” katanya.
“Jadi, jika fasilitas perjalanan ke Rusia itu dibiayai oleh pihak swasta, sudah jelas masuk kategori gratifikasi, sepanjang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Sebaiknya, mereka lapor ke KPK berkaitan pemberian dan fasilitas ke Rusia tersebut,” ungkap Herdiansyah Hamzah.
Tapi, keberangkatan Awang Faroek Ishak dan rombongan rupanya sudah disetujui oleh Mendagri. Seorang gubernur, jika ingin berdinas ke luar negeri memang wajib untuk minta izin kepada Mendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyatakani ada pertimbangan tersendiri dari Awang. Sebagai gubernur, ia dianggap mengetahui situasi di daerahnya. Sehingga, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk pergi atau tidak pada Awang.
”Prinsipnya, jika urgensi mendesak seperti berobat, maka pejabat diperbolehkan untuk meninggalkan wilayah kerja mereka. Namun, jika masyarakat butuh perhatian lebih dikarenakan ada darurat asap, seharusnya pejabat tetap di wilayahnya,” ujar Tjahjo kepada wartawan di Jakarta.
Menurut mantan Sekjen PDIP itu, gubernur bisa menunda kunjungan ke luar negeri jika masyarakat di wilayah kerjanya masih memerlukan perhatian mereka.
“Terkait daerah sedang darurat asap, keputusan pada gubernur yang sudah diberi izin. Bisa menunda kunjungan ke LN. Apapun, pejabat daerah lebih paham akan kondisi daerah. Bisa ditinggal atau tidak, kalau masyarakat masih memerlukan perhatian pejabat daerah ya bisa dipertimbangkan diundur, kecuali sakit untuk berobat,” pungkas Tjahjo
Mewakili pemerintah, Kepala Humas dan Protokol Pemprov Kaltim, Adiyat, membenarkan keberangkatan Gubernur beserta rombongan. Tujuannya adalah mempererat hubungan kedua pihak, karena Rusia sedang menjalin investasi di Kaltim.
“Rombongan Gubernur Kaltim memang sekarang berada di luar negeri,” kata Adiyat.
Keberangkatan gubernur ke luar negeri terkesan disembunyikan. Bahkan, tidak ada berita tentang perjalanan itu diproduksi Bagian Humas. Padahal , Biro Humas memiliki ruang kontrak halaman disejumlah koran dan juga televisi. Bahkan mereka punya website yang isinya menyangkut kegiatan Gubernur.
“Jadi di mana sisi pentingnya keberangkatan ke luar negeri itu, kalau berangkat pun secara diam-diam,” ujar sejumlah aktivis.
Namun menurut keterangan dari Pemprov Kaltim, sejumlah agenda sudah disusun Gubernur dengan rombongan. Sebab selain membicarakan rencana investasi rel kereta api yang nampaknya molor progresnya, masih ada pembicaraan bisnis lain seperti pembangunan PLTN untuk Kaltim.
Kemudian Gubernur juga ingin melihat dari dekat kondisi sekolah para mahasiswa yang dikirim ke Moskow menggunakan beasiswa Cemerlang. Seperti diketahui ada 100 mahasiswa Kaltim yang sekolah di Moskow State University of Railway Engineering tentang perkeretaapian. Rencananya, ada 20 mahasiswa lagi akan belajar PLTN pada tahun 2016.
Dalam sebuah foto yang diposting salah satu anggota rombongan, memperlihatkan kunjungan ke Lomonosov Moscow University State. #les
==============================================================================================
Comments are closed.