JAKARTA,BERITAKALTIM.com – Bertandang ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada Kamis (2/4) lalu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung dan Dody Rondonuwu melakukan langkah lanjutan upaya memperjuangkan pembangunan dan perbaikan jalan dari Samarinda menuju Bontang.
Tak hanya sampai di situ, upaya menyeluruh akan dilakukan pula untuk perjuangan perbaikan jalan hingga Kutai Timur sampai ke Kabupaten Berau.
“Kami sudah menemui Kementerian PU beberapa waktu lalu, mengonsultasikan soal jalan poros Samarinda-Bontang. Ada beberapa poin penting yang telah disepakati, terutama soal MoU penanganan jalan nasional di poros Samarinda-Bontang menggunakan APBD Kaltim 2016. Nantinya Pemerintah Provinsi Kaltim perlu bersurat lebih dulu sebelum MoU di tanda tangani bersama. Setelah itu barulah akan dianggarkan pada APBD Murni 2016 mendatang sambil dibantu APBN,” ungkap Henry.
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembona dalam pertemuan yang diterima oleh Kepala Sub Bidang Bina Marga, Limbong. Terungkap dalam pertemuan tersebut bahwa di APBN-Perubahan tahun 2015 telah disetujui dana sejumlah Rp 42,9 miliar untuk proyek jalan Samarinda-Bontang. Alokasi tersebut menurut tim dari Kementerian PU yaitu untuk perbaikan sepanjang 1,5 km jalan di Gunung Menangis.
Lebih lanjut, Henry menjelaskan anggaran pada APBN Perubahan 2015 tersebut sesuai dengan perencanaan maka Gunung Menangis akan ditangani dengan beberapa langkah, di antaranya melakukan down grade dari derajat elevasi 21% menjadi 14%, penanganan titik longsoran, pelebaran jalan di daerah bawah sepanjang 750 meter dan dilebarkan menjadi 11 meter dan di daerah gunung atau atas sepanjang 750 meter dilebarkan menjadi 18 meter.
Selain itu pada pondasi dan strukturnya akan menggunakan rigid setebal kurang lebih 45 cm dengan harapan usia jalannya bisa bertahan sampai 40 tahun.
“Untuk pengerjaan downgrade jalan, maka ketinggian jalannya akan dipangkas karena yang saat ini cukup tinggi sehingga perlu dipotong agar mengurangi tingkat bahaya kecelakaan,” sebut Henry.
Politikus Partai Gerindra ini juga menerangkan bahwa dirinya bersama Dody dan Etha Rimba melaporkan adanya pelanggaran penggunaan jalan oleh perusahaan pertambangan bernama PT SM yang dengan sengaja menggunakan jalan umum dalam aktivitas perusahaannya.
“Laporan ini menjadi dasar agar izin perusahaan tersebut dicabut karena selain melakukan pelanggaran, akibat aktivitasnya banyak kerugian yang dialami pemerintah maupun warga. Hal ini juga akan ditindaklanjuti lebih jauh diperkuat dengan berbagai bukti lain. Kementerian juga keberatan mendengar laporan tersebut karena mestinya perusahaan tambang menggunakan jalan khusus sendiri. Untuk itu inspektur tambang harus bertindak tegas menangani masalah ini,” kata Henry. (adv/lia)
Teks foto: 6opening
BERJUANG KE PUSAT: Dua Wakil Ketua DPRD Kaltim, Henry Pailan dan Dody Rondonuwu (kedua dan ketiga kiri) serta Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba P (kiri) melobi Kementerian PU untuk perbaikan poros Samarinda-Bontang.